Breaking News:

PILKADA SERENTAK 2020

KPU Kepri Tunggu PKPU Pusat, Jalankan Kembali Tahapan Pilkada Serentak 2020

Rencananya KPU Kepri akan memulai kembali tahapan engan mencabut SK terkait penundaan tahapan yang diterbitkan pada 22 Maret 2020 lalu.

Penulis: | Editor: Septyan Mulia Rohman
TRIBUNBATAM.ID/ISTIMEWA
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan di KPU Provinsi Kepri, Arison (tengah) sedang menggelar rapat di Kantor KPU Provinsi Kepri, Jalan Basuki Rahmat, Kota Tanjungpinang, Jumat (21/2/2020) siang. Pihaknya menunggu PKPU dari KPU RI untuk melanjutkan tahapan Pilkada serentak yang sempat tertunda akibat Covid-19. 

Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI menyetujui pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Masih Beresiko Besar, Filipina Tidak Akan Izinkan Siswa Masuk Sekolah Sampai Ada Vaksin Corona

Spoiler Manga One Piece Chapter 982, Denjiro Bertemu dengan Sasaki, Ini Bocoran Tanggal Rilisnya

Namun untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 saat Pilkada serentak 2020, KPU RI harus menerapkan protokol kesehatan.

Sejumlah warga saat mencoblos harus aman dan tetap mencegah penyebaran virus Corona.

Komisioner KPU Provinsi Kepri Divisi Hukum dan Pengawasan, Widiyono Agung menuturkan, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada saat pencoblosan, paku untuk mencoblos yang biasanya akan digunakan untuk beramai-ramai, akan diganti dengan paku sekali pakai.

Tapi apakah nanti tetap menggunakan paku atau semacam bambu, kayu atau lainnya setelah dipakai sekali di buang. Atau tidak pakai sarung tangan sekali pakai.

"Artinya tidak langsung disentuh oleh ramai-ramai," terangnya, Minggu (31/5/2020).

Tidak hanya itu, tinta yang biasanya dicelup ramai-ramai oleh masyarakat sebagai tanda pemilih telah menggunakan hak pilihnya juga akan diganti dengan teknis baru.

Agung menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan akan menambah dari sisi anggaran.

Komisi ll DPR RI meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKKP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, kabupaten dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh DPR RI.

Sebab KPU seluruh Indonesia mengusulkan anggaran Pilkada belum ada wabah Covid-19.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved