BATAM TERKINI
DPRD Nilai Pemko Batam Kebobolan, Jaringan Toko Swalayan Masuk Sampai Perumahan
Ia melanjutkan pemerintah daerah harus melakukan evaluasi kembali keberadaan Indomaret & Alfamart di Kota Batam.
lihat foto
"Pembatasan ini merupakan kebijakan khusus yang dikeluarkan demi menjaga agar gerai modern ini tidak semakin menjamur dan mempengaruhi kegiatan usaha yang sebelumnya sudah ada," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Firmansyah, saat RDPU Gabungan Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI) terkait maraknya gerai pasar modern ini di Kota Batam, Senin (22/6/2020).
Dengan adanya sistem perizinan yang terpusat dalam Online Single Submission (OSS) saat ini, semua layanan perizinan berada di tingkat nasional.
Sehingga tidak ada batasan bagi daerah untuk menentukan perizinan yang dilakukan oleh dunia usaha, termasuk izin gerai Indomaret dan Alfamart ini.
• Sarwendah Ungkap Thalia Temukan Ular Lagi di Rumah Baru, Istri Ruben Onsu: Item dan Panjang
• Vivo Y50 Ponsel Seri Y Paling Mumpuni dengan Sejumlah Peningkatan Fitur Turun Harga, Berapa?
"OSS ini berlaku secara nasional, tidak ada pilihan lain bagi daerah untuk tidak menerapkannya. Inilah kadang yang buat kami dilema," tuturnya diruang rapat pimpinan lantai 2 DPRD Kota Batam.
Ia melanjutkan daerah tidak bisa membatasi karena bersifat online. Apabila memenuhi persyaratan bisa langsung membuka.
"Baru setelah itu melapor ke daerah. Untuk di Batam, dari awal pak Wali (Wali Kota Batam) sudah membatasi 2019 dan 2020 sudah tidak ada penambahan,” katanya.
Selain itu, pihaknya akan mendorong gerai pasar modern tersebut untuk bisa berkontribusi pada keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Demikian juga dengan sebaran gerai yang berdekatan akan dikaji dan dievaluasi bersama stakeholder terkait.
Minta Pemko Batam Berpihak ke UKM
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim mengakui sebanyak, 361 Indomaret dan Alfamart di Batam memang menjadi catatan tersendiri.
Menurutnya, keberadaan gerai ini bisa bersama membesarkan UMKM sejenis yang sudah ada.
"Harus jadi sebuah keniscayaan dan peran pemerintah penting di sana,” ujar Ruslan saat RDPU Gabungan FORPPI terkait maraknya Indomaret dan Alfamart di Kota Batam, Senin (22/6/2020).
Ia melanjutkan jika tidak dibuat aturan yang jelas terkait dengan dukugan terhadap UMKM, hal ini akan membunuh usaha sejenis yang sudah ada sebelumnya karena mereka tidak mampu berkompetisi dengan gerai yang sudah berjaringan ini.
“Memang secara nasional niatnya untuk perkembangan ekonomi secara makro, tapi penting untuk menjaga kearifan lokal dunia usaha yang ada di sini,” kata Ruslan di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam.
Ruslan mendorong hadirnya kesepakatan antara daerah dengan Indomaret dan Alfamart. Kalau memungkinkan Indomaret dan Alfamart diharapkan bisa menjadi induk semang yang menaungi UMKM.
