DPRD Nilai Pemko Batam Kebobolan, Jaringan Toko Swalayan Masuk Sampai Perumahan

Ditempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Putra Yustisi Respati mengatakan kalau produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Batam membutuhkan regulasi agar bisa berjalan harmoni dengan pasar modern mini Indomaret dan Alfamart.

Pada prosesnya, skema titip jual bisa menjadi opsi hubungan bisnis to bisnis antara keduanya.

“Sistem waralaba ini baik, tapi jangan menghilangkan pedagang kecil. Titip jual itu solusinya, tapi perlu regulasi untuk mengaturnya. Salah satunya di Indomaret dan Alfamart, produk yang mau didisplay harus bayar, untuk dapat display bagus. Kalau tidak diletakan di bawah. Sekarang bisnis to bisnis,” kata Putra.

Produk UMKM di Batam sendiri, saat ini memang harus melalui syarat yang ketat untuk bisa ditampung oleh pasar modern. Seperti harus memenuhi standar halal, IRT, barcode, dan persyaratan sejenisnya. Dan itu belum banyak dimiliki oleh produk-produk yang dihasilkan UMKM Batam.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam dengan anggaran pada 2019 sebesar Rp 2,2 miliar dan 2020 sebesar Rp 4,2 miliar, diklaim telah membina terhadap pelaku UMKM yang ada.

Tidak hanya dari Pemko Batam, Kementerian UMKM juga memberikan dukungan melalui hadirnya 5 konsultan yang akan menaungi keluhan dan persoalan yang dihadapi UMKM.

Anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Batam, Jemes Simaremare menuturkan, pihaknya mendorong Pemko Batam segera menjalin komunikasi dengan Indomaret dan Alfamart untuk menghadirkan kerja sama untuk menghadirkan kerja sama antara UMKM dengan Indomaret dan Alfamart, selain terus mendorong peningkatan produk yang dihasilkan UMKM di Batam.

“Pemko Batam harus fasilitasi pelaku UMKM agar terjadi hubungan bisnis dengan Indomaret atau Alfamart. Realisasinya butuh peran besar pemerintah,” kata James.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto yang memimpin RDPU tersebut mengatakan hasil kesimpulan rapat ini DPRD Kota Batam meminta Pemko sebagai pemberi izin berusaha bisa mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku. Selai itu, DPRD juga meminta Pemko berpihak juga kepada UMKM di Batam.

"Karena dampak menjamurnya Alfamart dan Indomaret sangat dirasakan oleh masyarakat Batam khususnya para pelaku usaha. Jadi mati suri bahkan mati beneran. Kami minta ada evaluasi dari pemerintah dan keberpihakannya untuk memfasilitasi para UMKM di Batam," katanya.

Nuryanto juga meminta UMKM bersama Indomaret dan Alfamart bisa menjalin bisnis bersama. Sehingga produk-produk UMKM bisa dijual di Indomaret dan Alfamart.

"Itu pun harus dibuat persyaratan perizinan. Sehingga ada keseimbangan antara bisnis yang besar dan kecil. Inilah bentuk pemerintah membela warganya. Akan ada rapat lanjutan lagi," katanya. (TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)