Menakar Potensi Modal Politik & Finansial Paslon di Pilkada Kepri Oleh Ketua Stisipol Raja Haji

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19 tetap dilangsungkan. Termasuk di wilayah Kepri.

Nama-nama para bakal calon kepala daerah itu juga kembali muncul seiring dengan tercapainya kesepakatan, bahwa pilkada serentak 2020 akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, S.Sos., MPM memberikan analisanya terkait potensi para balon yang akan diusung pada pilkada serentak 2020, khusus Pemilihan Gubernur (pilgub) Kepri.

Berikut analisanya;

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golongan Karya (Golkar) sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Kepri sebenarnya sudah menjadi dua poros kekuatan yang cukup menentukan dalam memunculkan calon Gubernur Kepri.

• Khawatir Bawa Covid-19, Kodim 0317/TBK Perketat Jalur Ilegal Masuknya Pekerja Migran Indonesia

• Realisasi PAD Tanjungpinang 2019 Melampaui Target, Rahma: Sektor Pajak Masih Berkontribusi Besar

PDIP dengan koalisinya bersama Gerindra dan PKB telahpun bersepakat untuk mengusung pasangan Soeryo Respationo yang merupakan Ketua DPD PDIP Kepri berpasangan dengan Iman Sutiawan Ketua DPD Gerindra Kepri menggantikan Almarhum Syahrul ketua sebelumnya.

Kemudian Golkar yang sampai saat ini belum memutuskan teman koalisinya, sedang melakukan penjajakan dengan beberapa partai yang juga memiliki kandidat yang akan diusung oleh partai untuk berpasangan dengan Ansar Ahmad yang punya peluang besar untuk dicalonkan oleh Golkar, sembari menunggu Keputusan dari DPP Partai Golkar yang sedang menunggu hasil survey internal mereka.

Yang sedang ditunggu publik adalah poros ketiga, yang diprediksi akan dibangun oleh kekuatan Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Rudi.

Meskipun sampai saat ini belum ada terlihat bentuk pendekatan Nasdem dengan partai lainnya, karena yang ditawarkan ke publik hanya calon wakil gubernur saja dan seperti hanya menunggu untuk siap dilamar.

Agar dapat diperhitungkan sebagai kandidat dalam kontestasi politik, maka seseorang harus menampilkan sumberdaya modal politik yang dimilikinya. Di antaranya adalah dengan menampilkan kapasitas kandidat.

Penguatan atas kekuasaan formal diantaranya adalah dengan menunjukkan daya paksa (Coersive Power) sebagai “orang kuat” yang mampu memaksa pihak lain untuk mengikuti keinginannya berpasangan baik sebagai calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur.

Kapasitas legalitas yang dimiliki sebagai pengurus partai dan dukungan partai, lalu potensi kuasa untuk memberikan imbalan dengan mengandalkan kekuatan finansial. Kemudian potensi penguasaan atas sumber informasi seperti media dan intelijen.

Sedangkan kekuasaan personal dapat ditampilkan oleh seseorang berdasarkan kepakaran (expert power) yang dimiliki karena pendidikan dan pengalaman, serta potensi kapasitas menjadi rujukan (referent power), atau ketokohannya sebagai figur yang kharismatik karena dianggap merupakan golongan bagsawan ataupun tokoh pejuang masyarakat di daerah.

Golkar sendiri dengan jumlah delapan kursi yang sama dengan PDIP, juga sudah menggadang-gadang Ansar Ahmad anggota DPR RI Daerah pemilihan Kepri yang merupakan mantan Ketua DPD Partai Golkar Kepri sekaligus Caleg DPR RI peraih suara terbanyak.

Maka sebenarnya Ansar Ahmad tidak perlu energi yang besar untuk dapat menentukan pasangan calon wakil gubernurnya. Sumberdaya yang dimiliki oleh Ansar Ahmad mulai dari kendaraan politik, pengalaman sebagai kepala daerah, dan juga tingkat popularitas dan suara pada pemilu sebelumnya menjadi modal utama untuk melangkah menjadi calon Gubernur Kepri dan seharusnya diperebutkan oleh para kandidat calon wakil gubernur lainnya.