KEBIJAKAN WAJIB PAJAK
Jadi Sumber Utama PAD Kepri, Masih ada Pemilik Kendaraan Mewah Ogah Bayar Pajak Kendaraannya
Berbagai hal telah dilakukan seperti memberikan surat peringatan hingga menyita kendaraan tersebut.
Pandemi Covid-19 berimbas pada pendapatan daerah di Provinsi Kepri.
Kebijakan Work From Home (WFH) di masa pandemi membuat pelayanan manual UPT pembayaran pajak sempat tertunda.
Terhitung 26 Maret 2020, layanan tatap muka pembayaran pajak juga ditutup.
"Karena tutup, kita arahkan pelayanan ke e-samsat, tapi e-samsat belum tersosialisasi dengan baik," ujar Kepala BP2RD, Reni Yusneli, dalam wawancara Tribun Podcast, Selasa (23/6/2020).
Situasi ini tak pelak berimbas pada pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam kondisi normal, BP2RD Provinsi Kepri biasanya dapat menarik pendapatan daerah mencapai Rp 30 miliar sampai Rp 35 miliar.
Namun semenjak pelayanan tatap muka ditutup, uang yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp 6 miliar pada bulan April dan Mei.
Setelah didorong oleh berbagai pihak seperti dealer kendaraan, dan asuransi Jasa Raharja, BP2RD membuka kembali pelayanannya pada 2 Juni 2020.
"Pandemi virus Corona ini tentu berimbas kepada pendapatan daerah, selain karena pelayanan tutup, kondisi ekonomi masyarakat juga terpuruk," ujar Reni.
Menurut Reni, semangat masyarakat membayar pajak cukup tinggi. Terbukti, pada hari pertama UPT dan kantor samsat dibuka kembali, pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor kala itu mencapai Rp 6 miliar, dan hari keduanya Rp 5,9 miliar.
Hingga saat ini, pada triwulan kedua, realisasi pajak kendaraan bermotor telah mencapai angka 37%. Presentasi ini kurang sedikit dari total target pencapaian yakni 40%.
"Saat ini kami masih mencari kekurangan yang 3% itu, sekitar Rp 13 miliar. Makanya, banyak terobosan yang dilakukan BP2RD, salah satunya menyediakan fasilitas menjemput langsung masyarakat yang ingin membayar pajak," tambah Reni.
Layanan Pajak Kendaraan Bermotor
Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor terus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Berbagai terobosan sudah dilakukan oleh Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli.