BATAM TERKINI
Undang 15 Yayasan Sekolah Swasta di Batam, Komisi IV DPRD Minta Kebijakan SPP Selama Pandemi
Dari 15 yayasan yang diundang, hanya satu yayaan sekolah swasta yang tidak hadir memenuhi undangan DPRD.
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Keluhan orang tua tentang kebijakan pengurangan iuran sekolah khususnya bagi sekolah swasta sampai ke DPRD Batam.
Melalui Komisi IV DPRD Batam, Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar dengan mengundang 15 yayasan sekolah swasta di Kota Batam mulai dari TK hingga SMP.
Ketua Komisi IV DPRD Batam Ides Madri yang memimpin rapat mengatakan, dari 15 Ketua Yayasan sekolah swasta yang diundang, hanya empat belas yang menghadiri undangan Komisi IV DPRD Batam.
Sementara 14 yayasan sekolah yang hadir di antaranya, Sekolah Global, Harapan Utama, Mondial, Djuwita, Kalista, Kristen Tabgha, Kristen Basic, AIS, Yos Sudarso, Kartini, Immanuel, Katolik Charitas, dan Yayasan Ananda.
"Dari 15 yayasan yang kami undang, yang tak hadir dan mengirim surat hanya Putra Batam," kata Ideas Madri, Kamis (25/6/2020).
Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya beserta Dewan Pendidikan.
Tujuan rapat dengar atau RDP pembahasan seputar masalah pengurangan biaya sumbangan pendidikan (SPP).
"Dari yang kita mintai keterangan bervariasi memberikan keringanan SPP murid kepada orang tua. pemotongan mulai 5,10,20 persen," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Komisi IV sempat menegur sekolah Swasta Yos Sudarso.
Sebab, sekolah menceritakan tanggungan yayasan dia di beberapa daerah lain di luar Batam.
"Ini kurang fair. Makanya kami koreksi tadi, kita bicara Batam. Jangan ke daerah lain," ujarnya.
Menurut Ideas, Dana Bos untuk insentif dan guru honorer terus diberikan ke sekolah ini mulai dari jenjang TK dan SMP.
• BP Batam Gandeng Tim TMC BPPT Ciptakan Hujan Buatan, Tambah Debit Air 2 Waduk Utama
• Cerita Konjen Singapura di Kepri Akibat Corona, Saya Belum Bertemu Anak Istri Sejak Libur Imlek
Politisi Partai Golkar ini berharap, di tengah wabah virus Corona atau COVID-19 ini, sekolah memperhatikan nasib orang tua murid.
Menurutnya, biaya operasional sekolah seperti air dan listrik berkurang. "Karena belajarnya jarak jauh. Makanya kami minta agar dikurangi beban orang tua," ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, Pemko Batam hanya mengandalkan dana bos dan insentif guru honorer.
