Breaking News:

PILWAKO BATAM

DKPP Periksa KPU Batam dan Bawaslu Batam, Perkara Calon Independen Pilwako Batam Zukriansyah

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu Kota Batam, Selasa (30/6/2020) pukul 10.00 WIB.

ist
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu Kota Batam, Selasa (30/6/2020) pukul 10.00 WIB 

“Pengadu mengaku telah menyertakan dokumen melalui SILON. Tetapi diakui Tim LO, bahwa Pengadu belum siap menyertakan syarat dokumen dukungan B.1.1-KWK perseorangan asli maupun salinan. Kami punya bukti video pernyataan LO,” kata Teradu II.

Teradu I sampai IV, sambung William, memberikan waktu kepada Pengadu dan Tim LO untuk melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan.

Namun perbaikan belum selesai hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu 23 Februari 2020, pukul 24.00 WIB.

Teradu II juga mengungkapkan Pengadu dan Tim LO menyerahkan dokumen syarat dukungan B.1.1-KWK pada hari terakhir yakni 23 Februari 2020 pukul 23.00 WIB.

Padahal, waktu penyerahan dokumen dilangsungkan selama 5 hari dari tanggal 19-23 Februari 2020.

“Urutannya adalah penyerahan dokumen, tetapi belum lengkap dan rapi. Kami memberikan waktu untuk memperbaiki itu, tetapi tidak selesai. Maka kami putuskan untuk tidak melanjutkan ke pengecekan,” tegasnya.

Bantahan serupa disampaikan Teradu V (Ketua Bawaslu Kota Batam), Syailendra Reza.

Dalil yang menyebutkan Teradu V sampai VII tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi serta berupaya mengaburkan alat bukti dinilai mengada-ada.

Bawaslu Kota Batam, lanjut Teradu V, mengikuti seluruh proses penerimaan dokumen syarat dukungan bagi bapaslon perseorangan di Kantor KPU Kota Batam.

Serta menyelesaikan sengketa secara profesional dan terbuka.

“Seluruh proses penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka, disiarkan secara live. Jadi tidak ada upaya mengaburkan alat bukti, kami dilihat secara live oleh banyak orang,” kata Syailendra.

Sebagai informasi, sidang pemeriksaan dipimpin oleh Anggota DKPP, Didik Supriyanto, S.IP, M.IP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kepulauan Riau. Antara lain Dr. Golan Hasan, M.Si (unsur masyarakat), Sriwati, M.M (unsur KPU Provinsi), dan Said Abdullah Dahlawi S.H (unsur Bawaslu Provinsi).(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved