Breaking News:

BATAM TERKINI

Komisi I DPRD Batam Bahas Relokasi Warga RW 05 Kampung Seraya Atas, Begini Hasilnya

Dalam RDP, sebagian masyarakat masih mempertanyakan keabsahan legalitas kepemilikan lahan yang dimiliki tiga perusahaan itu.

TRIBUNBATAM.ID/LEO HALAWA
Suasana Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Batam, terkait persoalan lahan di RW 05 Kampung Seraya Atas dengan pihak perusahaan, Rabu (1/7/2020) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Perseteruan antara beberapa warga di RW 05 Kampung Seraya Atas Batam dengan tiga perusahaan, masuk ke ruang Komisi I DPRD Kota Batam, Rabu (1/7/2020).

Rapat dengar pendapat (RDP) dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardianto. Kemudian, Budi mempersilahkan masing-masing pihak menyampaikan pendapat terkait persoalan yang dibahas.

Perwakilan tiga manajemen perusahaan PT Golden Teleshop, PT Tiga Coin Mas, dan PT Mega Sentosa diwakili oleh Jurado Siburian dan Freddy Aritonang.

Pada RDP tersebut, Jurado menyampaikan, lahan di RW 05 Kampung Seraya Atas merupakan milik tiga perusahaan tersebut.

"Perusahaan kami, sudah memiliki legalitas pengalokasian dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dan saat ini juga, salinan dokumen lengkap kami perlihatkan di forum ini," katanya.

Kejagung Kembali Panggil 5 Pejabat BC Batam Jadi Saksi, Sumarna: Proses Masih Jalan

Daftar Riwayat 5 Pasien Positif Covid-19 Batam, 3 di Antaranya Ketahuan Saat Tes Mandiri

Terkait peruntukan lahan tersebut, sebelum digunakan tiga perusahaan telah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terdampak.

Ditambahkan Freddy, untuk relokasi warga, perusahaan bersedia memberikan kompensasi berupa sagu hati Rp 10 juta, ditambah tanah kaveling ukuran 6 x 10 m dan bersertifikat.

"Pihak kami mengupayakan langkah-langkah persuasif dan manusiawi pak," ujar Freddy dalam forum.

Ditegaskan, tiga perusahaan tersebut akan menggunakan lahan itu dalam waktu dekat untuk pengembangan investasi di Kota Batam.

"Makanya kami minta, agar relokasi ini dapat dilakukan. Terlepas kami punya legalitas di atas lahan, tetapi kami mengedepankan humanis untuk relokasi seperti yang barusan kami tawarkan," katanya lagi.

Sementara itu, dalam RDP sebagian masyarakat masih mempertanyakan keabsahan legalitas kepemilikan lahan yang dimiliki tiga perusahaan itu.

Bahkan para warga ini pun mengaku menolak bila dilakukan pengukuran oleh pihak perusahaan, sebelum adanya keabsahan legalitas lahan tersebut yang dinyatakan oleh pihak BP Batam.

Halaman
12
Penulis: Leo Halawa
Editor: Dewi Haryati
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved