Galang Komunikasi Partai Politik, DPD Golkar Belum Terima Dukungan Langsung Jelang Pilkada Karimun

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Koalisi partai politik ke petahana jelang Pilkada Karimun belum begitu terlihat.

Meskipun sejumlah partai politik telah menyatakan dukungannya bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun, namun belum ada pernyataan secara langsung menyatakan berkoalisi.

Terbaru, DPC Partai Demokrat yang menyatakan dukungan untuk mendukung Aunur Rafiq-Anwar Hasyim pada Pemilihan Bupati ( Pilbup ) Karimun 2020 itu.

Pengurus Partai Golkar di Karimun sebelumnya mengakui telah berkomunikasi dengan sejumlah pengurus partai politik lain.

"Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah partai politik lain seperti PDIP, Gerindra, Demokrat, Hanura serta NasDem. Namun belum ada yang menyampaikan dukungannya secara langsung," ucap Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Karimun, Raja Rafiza, Rabu (8/7/2020).

Anggota DPRD Kabupaten Karimun ini mengatakan, DPD Partai Golkar hanya mengusulkan satu nama untuk calon Bupati Karimun, yakni Aunur Rafiq.

Saat ini, pihaknya masih menunggu surat resmi dari DPP Partai Golkar yang menurutnya masih dalam proses.

"Kemungkinan (dukungan langsung) masih dalam proses di internal mereka masing-masing," ucapnya.

DPC Partai Demokrat Dukung Aunur Rafiq-Anwar Hasyim

Dukungan bagi bakal calon Kepala Daerah dalam Pilkada Karimun mulai mengerucut.

Sejumlah partai politik menyatakan dukungannya bagi bakal-bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun periode 2021-2024.

Seperti pernyataan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Karimun.

Ketua DPC Demokrat Karimun, Iwan Kusuma mengatakan pihaknya telah mengambil sikap dalam mengusung bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun melalui peraturan partai.

"Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) yang dikeluarkan oleh DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Demokrat, kami telah menjaring bakal calon Kepala Deaerah. Dalam penjaringan ada yang mengambil formulir dan ada yang mengembalikan," katanya, Senin (6/7/2020).

• BREAKING NEWS - Perampokan Sadis di Batam, Korban Dipukul Pakai Linggis di Depan Rumahnya

• Kesadaran Warga Menurun, Bupati Karimun Siapkan Perbup Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Iwan mengungkapkan, kandidat yang dipilih ditentukan berdasarkan rapat pleno di DPC.

Melalui rapat pleno, dipilihlah kandidat yang dirasa melakukan komunikasi yang intens dengan Partai Demokrat.

Iwan menyampaikan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Karimun memilih mengusung petahana Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan petahanan Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim.

"Calon Kepala Daerah yang intens melakukan komunikasi itu adalah petahana. Sampai saat ini Partai Demokrat belum ada menemukan bakal calon lain selain petahana," sebut Iwan.

Hasil dari rapat pleno tersebut disampaikan ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan dilanjutkan ke DPP Partai Demokrat.

Selain itu kandidat yang akan diusung juga harus melaporkan diri ke DPP Demokrat di Jakarta untuk menyampaikan visi dan misinya.

"Alhamdulilah keduanya telah sampai ke DPP," ujar Iwan.

Oleh karena itu, lanjut Iwan, saat ini untuk bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Karimun yang akan diusung Partai Politik besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu, tinggal menunggu rekomendasi dari DPP.

"Mudah-mudahan di akhir Juli atau Agustus ada perkembangan terkait rekomendasi tersebut. Atau sebelum pendaftaran di bulan September," harapnya.

Ditambahkan Iwan, mengingat petahana Bupati dan Wakil Bupati Karimun ini sama-sama seorang ketua partai politik di tingkat Kabupaten Karimun, maka koalisi akan bisa dibentuk.

"Mudah-mudahann koalisi ini bisa bersinergi kedepan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Karimun," tambahnya.

Ing Iskandarsyah Siap Lawan Petahana

Nama anggota DPRD Kepri, H Ing Iskandarsyah digadang-gadang akan menjadi bakal calon (balon) Bupati Karimun.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini direkomendasikan partainya maju sebagai calon Bupati Karimun periode 2021-2024.

Dengan begitu, ia termasuk penantang petahana Bupati Karimun saat ini, Aunur Rafiq.

Iskandarsyah sendiri menyatakan siap bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Karimun tahun 2020, Desember mendatang.

Kesiapannya itu dinyatakan dengan siap mundur dari jabatannya saat ini sebagai legislator di DPRD Kepri.

Diketahui, Iskandarsyah sudah tiga periode menjabat wakil rakyat.

"Saya siap mundur, siap kalah dan menang dalam kompetisi ini," katanya, Senin (15/6/2020).

Pria kelahiran Moro yang menamatkan studi di Hoge School Roterdam Belanda ini juga membenarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Karimun dan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Kepri.

"Rekom betul. Dari DPD minggu yang lalu dan dari DPW kemarin," ujarnya.

Iskandarsyah mengaku motivasinya maju sebagai balon Bupati Karimun berasal dari adanya dukungan masyarakat.

"Saya ikut karena ada permintaan dari masyarakat agar membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi Karimun," ujarnya.

Ditegaskan Iskandarsyah, tekadnya untuk maju sebagai pemimpin bukanlah untuk mencari materi, akan tetapi ingin memajukan Bumi Berazam.

Oleh karena itu, ia siap berkompetisi dengan calon-calon lainnya, termasuk petahana Bupati Karimun Aunur Rafiq yang juga kembali maju di periode keduanya.

"Kalau mau jadi kepala daerah bukan hanya merebut jengkol itu saja. Yang penting niat ikhlas. Saya tidak mencari duit untuk jadi bupati.

Karena kalau cari duit saya di DPRD saja. Pak Aunur Rafiq kan senior kita. Kita sama-sama ingin membangun karimun. Dan, ternyata harus kompetisi dengan adu program," paparnya.

Dengan dukungan serta potensi yang ia miliki dalam bidang ekonomi, Iskandarsyah merasa yakin dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi Karimun.

"Satu persoalan kita adalah terkait ekonomi, terutama lapangan pekerjaan. Saya melihat saya punya potensi untuk membawa perubahan di bidang ekonomi. Karena 10 tahun saya di badan anggaran dan komisi ekonomi dan keuangan. Di samping dulu juga saya sering memberikan masukan-masukan kepada almarhum Pak Sani dan Pak Nurdin," ucapnya.

"Mungkin saat inilah saya siap tampil berkompetisi. Dalam berkompetisi siap menang, siap kalah. Yang penting kita berniat ikhlas ingin melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik," tambahnya.

Tambah Jumlah TPS dan Siapkan APD

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Karimun, Desember mendatang akan menerapkan protokol kesehatan.

Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Karena itu, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pun akan bertambah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, Eko Purwandoko mengatakan, sebelum pandemi rencananya ada 455 unit TPS yang akan disiapkan.

Jumlah TPS ini bakal ditambah hingga menjadi total 557 TPS.

"Pemilih per-TPS sebelumnya 800 orang, sekarang disusutkan menjadi 500 pemilih," kata Eko, baru-baru ini.

Eko menyebutkan, penambahan 102 TPS itu berdasarkan jumlah pemilih yang ada. Namun ia menyampaikan jumlah itu bisa saja berubah mengingat belum dilakukannya pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2020.

"Ini sifatnya masih sementara. Kita lihat setelah pemutakhiran data nanti," ujarnya.

Selain itu, KPU Karimun juga masih menunggu kesiapan Pemerintah terkait permintaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas pemungutan suara.

"Masih menunggu juga kesiapan pemerintah terkait anggaran pengadaan APD. Apabila pemerintah siap maka segera kita mulai tahapannya," ujar Eko.

Di sisi lain, KPU Kabupaten Karimun menggesa tahapan-tahapan pilkada yang sempat terhenti karena Covid-19. Di antaranya dengan melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Kita langsung melakukan pelantikan PPS yang sempat tertunda akibat Covid-19," ujar Eko, Senin (15/6/2020).

Kegiatan pelantikan PPS dilakukan serentak di masing-masing kecamatan dengan dipimpin masing-masing komisioner KPU.

Eko mengatakan pelantikan juga menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Pemerintah.

"Lima komisioner KPU menyebar dan pimpin pelantikan PPS di setiap kecamatan," ujarnya.

Selain itu KPU Karimun juga kembali mengaktifkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang kegiatannya sempat dihentikan.

Ditambahkan Eko, dalam waktu dekat pihaknya juga akan membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dijadwalkan pada Juni 2020.

"PPK kan kemarin sempat kita non aktifkan. Sekarang sudah aktif lagi. Berikutnya kita juga segera membentuk PPDP," terangnya.

Eko mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 akan disesuaikan dengan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19.

"Sesuai dengan edaran baru, segala pelaksanaan tahapan harus ikuti protokol kesehatan," katanya.(TribunBatam.id/Elhadif Putra)