Perang Mata Uang, Amerika Akan Lemahkan Dolar Hongkong untuk Tekan China

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketegangan China vs Amerika Serikat merempet ke perang mata uang.

Perang mata uang antara China vs Amerika Serikat menambah deretan panjang konflik kedua negara itu.

Amerika dan China juga terlibat dalam perang dagang yang hingga kini belum usai.

Selain itu keduanya juga mulai gesekan di konflik Laut China Selatan.

AS saat ini tengah mempertimbangkan opsi baru untuk menghukum China karena kebijakan terbarunya terkait Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong.

UU itu akan membuat Hong Kong kehilangan otonomi dan kebebasan seperti yang dijanjikan saat kembali dari Inggris ke China di tahun 1997.

• Terkait Fox Hunt, FBI: China Ancam Warganya di AS untuk Pulang ke Kampung Halaman

Sumber Bloomberg mengungkapkan, sejumlah penasehat utama Presiden Donald Trump telah mengajukan agar AS melemahkan mata uang Hong Kong terhadap dollar AS (USD) sebagai opsi perlawanan ke China.

Gagasan menyerang peg dollar Hong Kong kemungkinan akan dilakukan dengan membatasi kemampuan bank-bank di negara itu untuk membeli dollar AS.

Usulan ini sudah dibahas sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas diantara penasehat Menteri Luar Negeri AS.

Namun, gagasan itu belum diajukan ke pejabat level senior di Gedung Putih. Ini artinya, proposal opsi tersebut belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Trump.

Sumber tersebut menambahkan, proposal yang diajukan para penasehat utama tersebut ditentang keras oleh sebagian orang di pemerintahan karena khawatir langkah itu justru akan merugikan bank-bank AS dan Hong Kong, bukan China.

• Jasad WNI yang Meninggal di Atas Kapal Berbendera China Dibawa ke RS Bhayangkara Polda Kepri

Sehingga usulan itu ada di daftar paling bawah dari opsi-opsi yang sedang di bahas pemerintah Trump.

Selain mengusulkan melemahkan dollar Hong Kong, opsi lain yang diajukan termasuk membatalkan perjanjian ekstradisi AS-Hong Kong dan mengakhiri kerja sama dengan polisi Hong Kong.

Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS menolak berkomentar saat dikonfirmasi. Begitu pula dengan Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan.

Sementara Bank Rakyat Tiongkok di Beijing tidak merespon pertanyaan Bloomberg.