Kemenkeu Bocorkan Syarat Tunjangan Pulsa Gratis PNS hingga Rp 400 Ribu: Tidak Semua ASN Dapat
Berikut syarat pemberian tunjangan pulsa gratis kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai maksimal Rp 400 ribu per bulan.
Editor Danang Setiawan
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah memutuskan pemberian tunjangan pulsa gratis kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai maksimal Rp 400 ribu per bulan.
Keputusan itu resmi ditetapkan Sri Mulyani melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 394/KMK/02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi tahun Anggaran 2020.
Dalam salinan KMK Nomor 394/KMK/02/2020 yang diperoleh Tribunnews.com, Selasa (1/9/2020), tunjangan pulsa gratis diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring.
Sedangkan, Pejabat setingkat Eselon III/yang setara ke bawah diberikan tunjangan sebesar pulsa Rp 200 ribu per bulan.
Keputusan Sri Mulyani tersebut berlaku hingga 31 Desember 2020.
Namun ada beberapa persyaratan terkait tunjangan pulsa Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Rp 400 ribu.
• Hendak Tanya Tugas Belajar Online, Seorang Siswi SMP Dicabuli Guru BK di Sekolah
• Pelaku Sebut Suka Sama Suka, Siswi SMA Dipaksa Berhubungan Badan di Halaman Sekolah
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan, jadi pelaksanaan uang pulsa itu mekanismenya via kementerian dan lembaga masing-masing.
"Ditujukan untuk mereka yang melakukan komunikasi via daring untuk keperluan kedinasan misalnya rapat, sosialisasi. Jadi, mereka lah yang berhak mendapatkan, tidak berarti semua ASN dapat," katanya.
Adapun satuan kerja (satker) sebagai pemilik kegiatan akan mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing.
"Lalu, KPA akan menentukan berhak tidaknya mendapatkan bantuan biaya komunikasi. Jika sudah ditetapkan oleh KPA, baru kemudian transfer dilakukan oleh bendahara berdasarkan daftar yang menerima," pungkas Rahayu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung rencana pemberian tunjangan pulsa gratis bagi pegawai negeri sipil ( PNS) di semua kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 200.000 per bulan ( bantuan pulsa Rp 200.000 untuk PNS).
Sri Mulyani menyatakan, tunjangan bantuan pulsa PNS gratis tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong realisasi belanja barang yang terkontraksi 17 persen (yoy) akibat kebijakan pembatasan sosial dan WFH.
“Sebagai pengganti, sekarang ini banyak K/L dan pegawai ASN yang harus melakukan kegiatan WFH. Jadi kita memberikan dukungan kalau memang direalokasi dalam bentuk tunjangan untuk pulsa ( tunjangan pulsa PNS),” kata dia, seperti dilansir Antara, Rabu (26/8/2020), sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Sri Mulyani menuturkan, anggaran yang akan digunakan telah ada di pos belanja barang untuk K/L yang seharusnya digunakan untuk kegiatan perjalanan, tetapi tidak bisa karena Covid-19.
“Sebetulnya masih ada di belanja K/L. Itu yang kita sebut fleksibilitas APBN. Belanja barang yang tadinya diperkirakan berbagai aktivitas tidak berjalan, namun menimbulkan biaya baru, kita bisa ubah dan mendukungnya agar tidak terjadi misalokasi,” katanya.
PNS butuh pulsa untuk rapat virtual
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, tunjangan pulsa PNS diberikan untuk mendukung tugas dan kinerja K/L dalam masa pandemi Covid-19 yang harus WFH.