Diterjang Topan Maysak, Korea Utara Akan Hukum Pejabat Daerah yang Gagal Lindungi Warganya
Korea Utara dilanda dengan bencana alam, Topan Maysak. Korea Utara telah menjanjikan hukuman berat bagi pejabat lokal yang gagal lindungi warganya.
lihat foto
Negara ini juga rentan terhadap banjir karena banyaknya gunung dan bukit yang telah lama digunduli.
Seorang pembelot yang kini menjadi peneliti di Korea Selatan, Ahn Chan-il, mengatakan bahwa menghukum pejabat daerah adalah cara bagi peimpin Korea Utara untuk lari dari kesalahan atas jatuhnya korban.
"Mereka mengirimkan pesan bahwa Kim Jong Un tidak pernah melakukan kesalahan.
Narasinya adalah kesalahan terjadi karena mereka gagal untuk mengikuti perintahnya (Kim Jong Un),” kata Ahn.
Bagi Kekuasaan di Korea Utara ke Kim Yo Jong, Kim Jong Un Dikabarkan Dalam Keadaan Koma
Kim Jong Un dikabarkan tengah dalam kondisi koma.
Pemimpin Tertinggi Korea Utara itu diketahui memang telah membagi sebagian kekuasaan kepada adiknya, Kim Yo Jong.
Klaim soal kondisi koma ini pertama kali dilontarkan oleh seorang mantan pejabat Korea Selatan.
Chang Song-min, eks ajudan mendiang Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung, mengklaim, Kim Jong Un sakit parah di tengah spekulasi jarangnya dia tampil di depan umum tahun ini.
"Saya menilai dia sedang koma, tapi hidupnya belum berakhir," katanya kepada media Korsel, dikutip dari New York Post, Minggu (23/8/2020).
Mantan ajudan tersebut menambahkan, adik perempuan Kim Jong Un yakni Kim Yo Jong sudah siap membantu memimpin negara.
"Struktur suksesi lengkap belum terbentuk, jadi Kim Yo Jong dikedepankan karena kekosongan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama," katanya.
Klaimnya muncul setelah mata-mata Korsel mengungkapkan bahwa Kim Yo Jong (33) sekarang menjabat sebagai "orang kedua secara de facto" di Korut, meski belum sah ditunjuk sebagai penggantinya.
Dalam pertemuan tertutup dengan anggota parlemen, Badan Intelijen Nasional Korsel mengatakan, peralihan kekuasaan sebagian bertujuan untuk "meredakan stres (Kim Jong Un) dari pemerintahannya, dan menghindari kesalahan jika ada kebijakan yang gagal," lapor kantor berita Yonhap.
"Kim Yo Jong, wakil pimpinan pertama dari Komite Pusat Partai Buruh, mengarahkan urusan negara secara keseluruhan berdasarkan delegasi," lanjut Yonhap.
