Diterjang Topan Maysak, Korea Utara Akan Hukum Pejabat Daerah yang Gagal Lindungi Warganya
Korea Utara dilanda dengan bencana alam, Topan Maysak. Korea Utara telah menjanjikan hukuman berat bagi pejabat lokal yang gagal lindungi warganya.
Kim mengatakan Korut sekarang menghadapi tantangan ganda yakni menangkis Covid-19 yang semakin memburuk di tataran global dan memperbaiki kerusakan akibat hujan lebat beberapa pekan terakhir.
KCNA melaporkan tanaman seluas 39.296 hektare rusak secara nasional dan 16.680 rumah serta 630 bangunan umum rusak atau kebanjiran.
Media tersebut juga melaporkan banyak jalan dan jembatan rusak. Bahkan sebuah bendungan untuk pembangkit listrik juga dilaporkan runtuh.
KNCA tidak melaporkan informasi apapun terkait dengan korban baik itu korban luka-luka atau pun korban tewas.
Kim menyatakan simpati kepada orang-orang yang berada di kamp pengungsian setelah kehilangan rumah karena banjir.
Dia juga menyerukan upaya pemulihan secara cepat sehingga tidak ada yang "tunawisma" saat negara itu merayakan ulang tahun ke-75 melalui berdirinya Partai Buruh pada 10 Oktober.
KNCA melaporkan Kim juga melarang bantuan dari luar untuk menangani kerusakan akibat banjir. Perbatasan Korea juga tetap ditutup.
Faktor memburuknya pandemi virus Corona di seluruh dunia adalah alasan utama Kim menolak bantuan tersebut.
Penolakan Kim terhadap bantuan internasional untuk pemulihan banjir dan keputusannya untuk membebaskan Kaesong dari karantina adalah indikator negatif untuk kerja sama antar-Korea.
Itu karena Korea Selatan ( Korsel) berharap untuk memulai kembali keterlibatan diplomatik dengan memberikan dukungan di bidang-bidang ini, kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Ewha University di Seoul, Korsel.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Seoul Cho Hey-sil, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan Korsel tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan ke Korut.
Dalam beberapa bulan terakhir, Korut telah memutuskan hampir semua kerja sama dengan Korsel di tengah kebuntuan dalam negosiasi senjata nuklir antara Washington dan Pyongyang.
Negosiasi tersebut tersendat karena ketidaksepakatan dalam pertukaran sanksi dan langkah-langkah pelucutan senjata.
Pada Juni, Korut bahkan meledakkan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong.
“Perekonomian Korut akan semakin bergantung pada China dan akan berjuang untuk menyeimbangkan upaya penghilang sanksi dan pencegahan Covid-19,” kata Easley.
Dia menambahkan pekerjaan perdana menteri baru Korut adalah menunjukkan bahwa negara tersebut telah pulih dari banjir dan telah meningkatkan fasilitas kesehatan publik untuk menyambut Oktober.
(*)
• Korea Utara Gelar Latihan Parade Militer di Tengah Pandemi, Kumpulkan Tentara Berskala Besar
• Topan Bavi Melanda Korea Utara, Kim Jong Un Ungkap Hanya Menyebabkan Kerusakan Kecil
• Berlangsung Sejak Februari, AS Sebut Peretas Korea Utara Makin Sering Bobol Bank di Dunia
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pejabat Daerah Gagal Lindungi Warganya, Siap-siap Dihukum Kim Jong Un".