Anies Baswedan Unggah Ini, Empat Setelah Luhut Dapat Mandat Jokowi Atasi Covid-19 di Jakarta

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Hari kedua pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, Selasa (15/9/2020), Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memberi mandat tegas ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Titah Jokowi ke pensiunan jenderal bintang empat ini adalah menurunkan kasus covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu, termasuk di DKI Jakarta.

Selain DKI Jakarta, delapan provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Sekitar empat jam usai Luhut mengemukakan mandat presiden itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberi respon di akun resmi twitternya, @aniesbaswedan.

Di ciutan ke-12,712 Anies menegaskan sikap pemerintahnya untuk melanjutkan PSBB tahap kedua di ibu kote negara.

“Strategi tes, lacak dan isolasi terus digencarkan utk temukan sebanyaknya kasus positif sehingga dpt diisolasi, disembuhkan dan tdk menularkan virus,” tulis Anies, mengomentari retweet, data
angka data tes dan kasus uji PCR DKI Jakarta per Selasa (15/9/2020).

• PSBB Jakarta, Anies Baswedan Terapkan Tak Pakai Masker Denda 250.000, di Batam Malah Ditunda

Di tempat terpisah, Anies juga mengingatkan seluruh aparat pemerintah di DKI Jakarta untuk terus waspada dan jaga kesehatan.

Anies mengemukakan ini seteleh mengungkap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, dinyatakan positif COVID-19 dan kini menjalani perawatan intensif setelah dinyatakan positif virus corona (Covid-19).

Saefullah dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes swab, Minggu (13/9/2020)/
Meposting ulang data update dari akun resmi DKI Jakarta, Gubernur Anies membumbuhi dengan komentar.

“Jalankan terus protokol kesehatan. Jangan keluar rumah bila tidak mendesak. Selalu gunakan masker dgn benar dan jaga jarak bila harus keluar rumah. Sering cuci tangan dgn sabun. Ingatkan sesama warga.”

Hampir setiap hari, di akun twitter dengan pengikut 3,8 juta ini, Anies memposting ulang data update kasus Corona dan pelacakan kasus korona di ibukota dengan tes SWAB dan PCR.

• Pengakuan Airlangga Soal Pemerintah Terkesan Menolak PSBB Jilid II DKI Jakarta

Berdasarkan data 14 September 2020, jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia, telah mencapai 221.523.

Rinciannya 158.405 dinyatakan sembuh dan 8.841 orang meninggal dunia. 

Usai menggelar rapat koordinasi virtual melalui keterangan tertulis di situs resmi Kemenko Marves, Selasa (15/9), Luhut menyebutkan dirinya, diperinrtah Jokowi.

"Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate," ucap Luhut.

Luhut menjelaskan, perintah Jokowi untuk fokus penanganan covid-19 dilatari kondisi delapan dari sembilan provinsi yang menyumbang 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

DKI diketahui menjadi provinsi dengan kasus positif covid-19 tertinggi. Data terbaru mencatat ada 55.099 kasus positif covid-19 di DKI dengan 42.245 sembuh dan 1.418 meninggal dunia.

Untuk mencapai tiga sasaran penanganan covid-19 di sembilan provinsi tersebut, Luhut menyusun tiga strategi yakni operasi yustisi, peningkatan manajemen perawatan pasien covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi. Operasi yustisi dinilai perlu diterapkan untuk menindak para pelanggar yang tidak patuh pada protokol kesehatan.

"Kita harus operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau tidak tindak keras pelanggarnya, mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak segera membaik," katanya.

Rencananya, Luhut akan menggelar rapat teknis dengan seluruh provinsi untuk memperinci strategi penanganan covid-19 dalam waktu dua hari ke depan.

"Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki," tuturnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyarankan para kepala daerah agar segera mengubah Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup), maupun Peraturan Wali Kota (Perwali) menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan sanksi pidana pada operasi yustisi. Saat ini, kata dia, hanya ada dua Pergub yang telah diubah menjadi Perda.

"Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Sementara menurut UU, Pergub, Perbup, atau Perwali tidak boleh memuat sanksi pidana," jelasnya.

Meski demikian, Mahfud mengatakan, polisi masih bisa menindak para pelanggar dengan merujuk pada UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Berdasarkan UU tersebut, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

"Seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana di luar Pergub itu masih memungkinkan, misal pakai UU Wabah Penyakit Menular," ujarnya.(tt)