Pendapat Pengamat saat Ahok BTP Teriak Bubarkan KBUMN: Wacana Superholding dari Periode Satu Jokowi
Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Willy Kurniawan menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok BTP.
"Tentu banyak hal yang dilakukan penggantian direksi harus lapor kepada saya'."
"Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat angkat tangan yang ngomong begini 'mohon maaf itu bukan urusannya Komut, ini langsung dengan Menteri BUMN'."
"Wah ini kalau pikir kan kurang ajar banget gitu kan," ujar Ahok masih dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, Senin, 29 Juni lalu.
Kalau dulu, lanjut Ahok, dirinya menemui orang yang seperti itu, mungkin akan langsung dimaki-maki.
Tapi sekarang, Ahok lebih memilih untuk tetap tenang dalam menyikapinya.
"Kalau dulu kayak gitu saya maki-maki tapi untuk sekarang, dia ngomong seperti itu saya senyum aja."
"Saya cuma bilang sama Dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini saya akan ajukan mundurkan diri atau pecat kalian," terang Ahok.
3. Minta Kementerian BUMN Dibubarkan
Dalam kritiknya kali ini, Ahok menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan.
Hal tersebut, kata dia, dikarenakan banyak tata kelola perusahaan negara tidak efisien.
Ahok atau BTP secara gamblang menyatakan jika tata kelola buruk ini dirasakannya langsung setelah ia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
"Kalo lihat Kementerian BUMN itu dibubarkan seharusnya," ujar Ahok.
"Kita harus membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," katanya sebagaimana dikutip dari YouTube POIN, Rabu (16/9/2020).
4. Kritik Lobi dan Titipan di Pertamina
Ahok melanjutkan jika di Pertamina sendiri, sangat kental dengan lobi-lobi kepada menteri.
Bahkan, kata Ahok, sebagian besar komisaris di BUMN adalah titipan dari kementerian-kementerian.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/25112019-kabar-terkini-ahok.jpg)