Pendapat Pengamat saat Ahok BTP Teriak Bubarkan KBUMN: Wacana Superholding dari Periode Satu Jokowi

Editor: Anne Maria 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP baru-baru ini menjadi sorotan.

Hal itu lantaran pernyataannya yang meminta Kementerian BUMN diganti menjadi superholding Indonesia Incorporation.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Willy Kurniawan menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Wacana superholding sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama Presiden Jokowi. Menteri BUMN sebelum Erick (Erick Thohir,red), Rini Soemarno sudah menyusun roadmap pembentukan superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster, sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, Semen," kata Willy, Rabu (16/9/2020).

Willy menambahkan, namun Menteri BUMN saat ini Erick Thohir membatalkan konsep superholding dan mengubahnya menjadi sub holding BUMN.

Menurutnya dari sisi strategi berbeda jauh dari yang dijalankan oleh Rini Soemarno.

• Ahok BTP Sebut Bongkar Pasang Posisi Strategis di Pertamina Banyak yang Langsung Lobi ke Menteri

• Ahok Bongkar Bobroknya BUMN, Andre Rosiade Minta Jokowi dan Erick Thohir Copot BTP

"Yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN yang akan berubah menjadi superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda," sebut dia.

Willy memandang keluh kesah Ahok merupakan realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

"Eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus berubah menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman," tukasnya.