Minggu, 12 April 2026

Pendapat Pengamat saat Ahok BTP Teriak Bubarkan KBUMN: Wacana Superholding dari Periode Satu Jokowi

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Willy Kurniawan menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok BTP.

Tribunnews/EPA/Bagus Indahono/Pool
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok BTP) teriakan bubarkan KBUMN. 

Editor: Anne Maria 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP baru-baru ini menjadi sorotan.

Hal itu lantaran pernyataannya yang meminta Kementerian BUMN diganti menjadi superholding Indonesia Incorporation.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Willy Kurniawan menanggapi pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Wacana superholding sesungguhnya telah dimulai sejak periode pertama Presiden Jokowi. Menteri BUMN sebelum Erick (Erick Thohir,red), Rini Soemarno sudah menyusun roadmap pembentukan superholding BUMN yang dibagi menjadi beberapa cluster, sektor Konstruksi dan Karya, Migas, Pertanian dan Perkebunan, Tambang, Semen," kata Willy, Rabu (16/9/2020).

Willy menambahkan, namun Menteri BUMN saat ini Erick Thohir membatalkan konsep superholding dan mengubahnya menjadi sub holding BUMN.

Menurutnya dari sisi strategi berbeda jauh dari yang dijalankan oleh Rini Soemarno.

Ahok BTP Sebut Bongkar Pasang Posisi Strategis di Pertamina Banyak yang Langsung Lobi ke Menteri

Ahok Bongkar Bobroknya BUMN, Andre Rosiade Minta Jokowi dan Erick Thohir Copot BTP

"Yang pasti, wacana pembubaran Kementerian BUMN yang akan berubah menjadi superholding BUMN merupakan sebuah rencana besar yang tertunda," sebut dia.

Willy memandang keluh kesah Ahok merupakan realitas dan kebutuhan jangka panjang yang patut didukung.

"Eksistensi Kementerian BUMN sebagai sebuah mesin pengelola bisnis BUMN perlahan harus berubah menjadi entitas bisnis murni sebagai jawaban atas perubahan zaman," tukasnya.

Sementara itu, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga sebelumnya menanggapi adanya tuntutan dari serikat pekerja Pertamina terkait pengukuhan subholding yang dilakukan sepihak.

Arya menekankan bahwa Kementerian BUMN tidak melanggar aturan yang ada.

"BUMN sekarang memang sedang melakukan transformasi besar-besaran, supaya BUMN bisa menghadapi perkembangan-perkembangan dunia dan berguna bagi rakyat termasuk Pertamina memang kita lakukan transformasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Ahok juga mendapat sorotan lantaran kritikan pedas yang disampaikannya di PT Pertamina.

Kritikan yang disampaikan tersebut sesuai dengan beberapa kejanggalan yang dirasakan Ahok BTP selama bergabung di PT Pertamina.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved