Pilkada Bintan, Diserang Isu Miring, Ini Tanggapan Calon Bupati Bintan Apri Sujadi

Editor: Dewi Haryati

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Sejumlah isu mulai menghangat di Pilkada Bintan. Di antaranya soal perguruan tinggi Bintan Tourism, isu Tenaga Kerja Asing (TKA) serta penetapan kawasan hutan lindung.

Isu-isu miring ini muncul seiring dengan majunya calon dari petahana di Pilkada Bintan.

Menanggapi hal itu, Calon Bupati Bintan Apri Sujadi hanya tersenyum dan menanggapi santai perihal isu tersebut.

Apri pun mengaku tidak ingin menanggapi serius, termasuk tak ingin 'menyerang' balik.

"Terkait hal itu saya tidak ingin menanggapi dan hal biasa. Intinya saya mengajak setiap kontestan untuk beradu ide dan gagasan yang bisa mengedukasi masyarakat Bintan," kata Apri saat perjalanan kampanye di Bintan Timur, Kamis (1/10/2020).

• Kerugian Ini Bakal Didapat ASN Pemprov Kepri Jika Tak Netral di Pilkada Serentak

• Ikut Kampanye Paslon di Pilkada Bintan, Oknum Perangkat Desa Ini Dilaporkan ke Bawaslu

Meski begitu, Apri merasa perlu menjawab tuduhan-tuduhan itu. Di antaranya soal penetapan kawasan hutan lindung. Apri bilang, isu itu sebelumnya sempat memanas setahun lalu.

Namun mereda setelah aparatur kecamatan, lurah dan desa menjelasan permasalahan tersebut.

Warga pun mulai memahami kondisi yang sebenarnya, sehingga memang harus diperjuangkan bersama-sama agar hak warga terhadap lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan itu kembali menjadi 'kawasan putih'.

Tapi di tengah Pilkada saat ini, isu itu menghangat lagi. Menurut Apri, dalam politik, itu hal yang biasa.

"Masyarakat yang tidak terprovokasi akan memahami bahwa kepala daerah memiliki keterbatasan kewenangan, termasuk menetapkan dan mengubah status lahan, kewenangan perguruan tinggi, hingga kewenangan pengawasan TKA," terangnya.

Apri melanjutkan, dari isu-isu yang mencul itu, mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut lebih produktif dibanding menjadikan permasalahan itu sebagai komuditas politik.

Ia mengatakan, terkait permasalahan hutan lindung, saat ini dia masih berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat dan terbukti pelepasan status hutan terbanyak di Kepri adalah Bintan.

Dari ketetapan pemerintah pusat terkait kawasan putih seluas 1.262,02 Ha, Bintan memperoleh 773,02 Ha sementara daerah lain jauh di bawah yang diperoleh Bintan.

"Yang lain seperti daerah Batam mendapat 97,98 Ha, Anambas 70,86 Ha, Lingga 60,82 Ha, Karimun 232,84 Ha, Tanjungpinang 8,13 Ha dan Natuna 18,37 Ha," terangnya.