Sanksi Perwako Vs Lockdown, Pemko Batam Mau Apa? Industri Mukakuning Sudah Diserang Corona

Jadi lockdown bukan solusi yang tepat," tegasnya lagi.

Diakuinya, solusi yang tepat untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kawasan Industri adalah penerapan secara ketat Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 49 tahun 2020 wajib diterapkan.

Karena masyarakat Kota Batam masih belum disiplin menerapkan protokol kesehatan.

• Kasus Covid-19 Melonjak, Tenaga Ahli Mundur, Bagaimana Rapor Luhut Tangani Corona Selama Dua Pekan?

"Kalau diterapkan itukan ada efek jera karena kebanyakan menganggap remeh terkait kasus ini," katanya.

Ia menambahkan Perwako salah satu cara menekan penyebaran Covid-19 selama vaksin belum ditemukan.

Jika tidak patuh terhadap aturan, maka semakin sulit menekan penyebaran virus itu.

Apindo Batam Bereaksi

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rafki Rasyid menekankan pada Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar wacana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak dijalankan di Batam.

Wacana PSBB ini, menurut Rafki, muncul dari pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas perkembangan kasus Covid-19 di Batam yang cenderung meningkat.

Rafki menggambarkan, kondisi perekonomian Batam pada kwartal II, tanpa adanya PSBB saja, sudah merangkak di angka minum 6,6 persen.

Angka ini berada di bawah minus pertumbuhan ekonomi nasional.

• Bank Dunia Sebut Covid-19 Dorong Jutaan Orang di Asia Timur dan Pasifik Jatuh Miskin

"Jadi sebelum wabah pun, ekonomi Batam sudah mulai terpuruk," ucapnya, Senin (28/9).

Hal yang sama juga disoroti Rafki dari wacana lockdown sementara yang semula sempat diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam, terhadap dua perusahaan terpapar Covid-19, PT Philips dan PT Infineon Batam.

Menurutnya, lockdown bukanlah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah penyebaran Covid-19 di perusahaan.

Sebab, lockdown dapat berdampak pada perekonomian perusahaan terkait, serta ekonomi Batam secara umum yang digerakkan roda perindustrian.