8 Poin UU Cipta Kerja yang Disebut Pemerintah Jadi Kelebihan Sekaligus Jadi Sorotan Buruh
UU Cipta Kerja inipun menimbulkan polemik dan menuai protes khususnya dari kalangan buruh pekerja.
lihat foto
e. Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
3. Upah. Kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten prosentasenya adalah sebesar nilai inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah itu. Upah minimum sektor UMKM ditetapkan berdasarkan kesempatan, dasarnya adalah tingkat konsumsi masyarakat di daerah itu.
4. Soal waktu kerja.
a. Ada batasan waktu kerja maksimal per minggu sesuai konvensi ILO yaitu 40 jam.
b. Ada batasan maksimla waktu lembur sesuai konvensi ILO.
5. PHK. Syarat-syarat PHK tetap mengacu pada UU sebelumnya dan putusan Mahkamah Konstitusi.
6. Pesangon.
a. Nilai maksimal pesangon adalah 19 kali upah.
b. Pekerja Ter-PHK berhak menerima jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS, diberikan selama 6 bulan tanpa menambah iuran.
7. Sanksi pidana ketenagakerjaan tetap akan diberlakukan, tidak dihapus. Sehingga diharapkan agar semua pihak menjaga kepatuhan.
8. Serikat pekerja dan pengusaha akan terlibat dalam proses penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang.
Sementara itu, berdasarkan hasil kajian Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) terdapat delapan poin yang menjadi sorotan dalam UU Cipta Kerja.
Berikut 8 poin yang mendapat sorotan dalam UU Cipta Kerja menurut Federasi Buruh Lintas Pabrik:
1. Berdasarkan Pasal 59 ayat 4, pengaturan mengenai perpanjangan PKWT dialihkan untuk diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk ke depan sangat berpotensi memperburuk jaminan kepastian kerja.
