Disnaker Batam Tunggu SK Baru Bahas UMK, Apindo Minta Jangan Beratkan Pengusaha

"Cuti haid, melahirkan masih ada. Pesangon masih di atur, begitu juga dengan UMK ini," imbuhnya

Ia menambahkan mengenai sistem kontrak kerja yang sempat hangat di kalangan buruh, Rudi menambahkan meskipun kontrak sudah berakhir, pekerja tetap mendapatkan pesangon, penghitungan dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada di undang-undang tersebut.

Terpisah, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Batam, Syamsul mengaku Pemerintah Kota (Pemko) belum ada membahas Upah Minimum Kota (UMK).

"Mungkin Pak Rudi Sakyakirti tapi belum sampai ke tingkat kita," ujar Syamsul.

Harapan Apindo Batam

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rafki Rasyid mengatakan sampai saat ini belum ada arahan dari Kemenaker terkait pembahasan Upah Minimum Kota (UMK).

Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam saat ini dalam posisi menunggu keluarnya surat dari Kemenaker mengenai besaran kenaikan UMK Batam tahun ini.

"Harapan pengusaha tentunya agar UMK Kota Batam tahun ini ditetapkan dengan adil sesuai dengan formulasi dan aturan yang ada," ujar Rafki, Rabu (7/10/2020).

Kalangan pengusaha berharap UMK 2021 tidak memberatkan pengusaha. Lantaran tahun ini hampir semua sektor 'berdarah-darah' akibat pandemi Covid-19.

"Tahun 2021 kita rencanakan untuk restart lagi mengejar ketertinggalan di tahun ini," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap tidak ada aksi unjuk rasa turun ke jalan terkait penetapan UMK 2021. Karena masih dalam situasi penyebaran virus Covid-19.

Rafki menambahkan Batam juga membutuhkan suasana kondusif. Supaya investor yang masih wait and see saat ini dapat segera merealisasikan investasinya di tahun 2021.

"Jadi kita himbau supaya penetapan UMK nantinya berjalan dengan soft tanpa ada aksi unjuk rasa," tuturnya.(TribunBatam.id/Roma Uly Sianturi)