Jaringan Gas Bumi Bakal Dibangun di Batam, Pemko Bidik Kerjasama dengan Pengusaha Properti 

Editor : Tri Indaryani

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) siap bekerja sama melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam untuk menyukseskan upaya memassalkan gas bumi melalui pembangunan jaringan.

Demikian diungkapkan Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri telah menggelar konsultasi publik pelaksanaan studi pendahuluan pembangunan jaringan gas bumi melalui skema Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Aston Hotel, Selasa (6/10/2020) lalu.

Ia turut menyambut baik kegiatan tersebut. Terlebih kegiatan ini dalam upaya memassalkan green energi demi terwujudnya green city.

"Dari green energy, akan membangun green transportation dan mendukung program blue sky dan ini mendukung Batam sebagai smart city, clean and green city," ujar Syamsul, Rabu (7/10/2020).

Dalam acara tersebut, Syamsul membawa seluruh camat hingga lurah sebagai perpanjangan tangan Pemko Batam yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

"Kalau perlu Pemko Batam melalui BUMD membentuk anak perusahaan yang khusus membangun jaringan pipa," ujarnya.

Selanjutnya, ia memetakan lebih luas gas ini dikerjasamakan dengan sektor properti, apalagi kini pemerintah secara masif memperkenalkan dan menawarkan gas bumi kepada masyarakat sebagai energi yang lebih baik.

• Tak Ada Program Khusus, Bantuan untuk Lansia di Anambas Kini Gabung dengan PKH

"Untuk itu, Assisten Ekbang Pemko Batam pak Pebrialin siapkan draft aturan, apa dengan perda, perwako atau intruksi walikota. Bagian hukum pelajari aspek hukumnya apa yang bisa siapkan untuk kerjasama antara BUMD kita dengan ESDM. Kalau perlu ke depan kita wajibkan perumahan yang bangun akan datang, memiliki fasilitas gas," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Alimuddin Baso mengatakan, pembangunan jargas merupakan hal yang penting ke depan dalam upaya memassalkan gas bumi.

Selain itu, ia mengungkapkan impor LPG merupakan salah satu penyebab angka subsidi negara.

"Sebagai gambaran pada tahun 2019 subsisidi yang dibayarkan Rp 4.306 perkilogram sampai Rp 6.984 perkilogram. Rata-rata Rp 5. 536 perkilogram. Kalau kita kalikan data empirik subsisdi elpiji dari tahun ke tahun naik cukup signifikan terkahir tahun 2019 Rp 54,12 triliun," katanya.

Ia mengatakan, tentu karena subsidi besar pilihan saat ini adalah melakukan transformasi pengelolaan energi, yang kini dilakukan yakni akselerasi (percepatan) pembangunan jargas.

"Melalui konsultasi publik ini, kami berharap Pemko Batam memberikan support teknis maupun non teknis mengenai komitmen kita mendorong pembangunan jargas dari APBN murni ke KPBU.