Breaking News:

Menaker Ida Fauziyah 'Pasang Badan', Benarkah Pengupahan UMK Dihapuskan di UU Cipta Kerja?

Ida mengatakan skema pengupahan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tetap diberlakukan di UU Cipta Kerja.

Editor: Danang Setiawan
kompas.com
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah 

Editor Danang Setiawan

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah 'pasang badan' soal anggapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dihapuskan di UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.

Ida mengatakan skema pengupahan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tetap diberlakukan di UU Cipta Kerja.

"Ada penegasan dalam variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Selain itu juga ketentuan upah minimum kabupaten kota tetap dipertahankan," tegas Ida dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengklaim, UU Cipta Kerja justru memberikan kepastian dalam skema pengupahan, salah satunya terkait penangguhan upah oleh perusahaan lalu pengupahan di sektor UMKM.

"Dengan adanya kejelasan dalam konsep upah minimum di UU Cipta Kerja menghapus ketentuan penangguhan pembayaran upah minimum yang tidak diatur di UU Ketenagakerjaan," terang Ida.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ((Dokumentasi Humas Kementerian Ketenagakerjaan))

Ia meluruskan kalau memang ada beberapa perubahan dalam aturan skema pengupahan di Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun dia menegaskan, ketentuan UMK tetap masih berlaku.

"Ini dalam rangka memperkuat perlindungan upah dan tingkatkan sektor UMKM. UU Cipta Kerja juga mengatur ketentuan upah bagi sektor UMKM," kata dia lagi.

Menurut dia, pasal-pasal yang ada di UU Cipta Kerja justru melengkapi dan lebih menjamin skema pengupahan dari sisi pekerja.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved