Dikecam hingga Situs Diretas, Begini Sejarah Pembentukan DPR RI, Dibentuk Sejak 1916

Editor: Widi Wahyuning Tyas

TRIBUNBATAM.id - Sejak Omnibus Law UU Cipta Kerja resmi disahkan, DPR menjadi satu lembaga yang banyak dikecam masyarakat.

Hal ini lantaran DPR lah yang mengesahkannya.

Padahal, UU ini menuai banyak penolakan, terutama dari kaum pekerja dan buruh yang merasa dirugikan.

Aksi penolakan itu hingga kini terus terjadi secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia.

Selain buruh, mahasiswa juga turut melakukan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

Aksi demonstransi itu banyak yang berjalan ricuh, bahkan hingga merusak fasilitas umum.

Beberapa waktu lalu, situs DPR RI bahkan diretas.

Tampak tulisan 'Dewan Penghianat Rakyat' terpampang di halaman utama situs itu.

Sebelumnya, sudahkah Anda mengenal DPR? Bagaimana sejarah pembentukannya?

• VIDEO - Gedung DPR Dijual di Situs Jual Beli, Sekjen DPR Angkat Bicara

• Viral Sejumlah Wanita Ngaku Simpanan Anggota DPR: Mau Batalkan Omnibus Law atau Diadukan ke Istri?

Sejarah DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atau kerap disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Lembaga ini terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu).

Melansir situs resmi DPR RI, sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode:

- Volksraad

- Masa perjuangan Kemerdekaan

- Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia.

Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan.

Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta.

Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai TANGGAL dan HARI LAHIR DPR RI.

Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:

- Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo

- Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo

- Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary

- Wakil Ketua III : Adam Malik

• Website DPR Diretas Jadi Dewan Penghianat Rakyat, Sekjen DPR RI: Agak Sulit Untuk Masuk

1916 Periode Volksraad (Jaman Penjajahan Belanda)

Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tangal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat).

Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat).

• Ribuan Virus Serang Website DPR, Percobaan Peretasan Sejak Empat Hari Lalu

1943 Masa Perjuangan Kemerdekaan

Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan.

Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Semua kegiatan politik dilarang.

Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang.

• Beredar Kabar Gedung Nusantara I DPR RI akan di-Lockdown, Ada Apa?

• ANEH, Naskah UU Cipta Kerja Omnibus Law Belum Rapi Tapi Sudah Disahkan DPR RI

1945 Periode KNIP

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945.

Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang.

Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

• Daerah tak Bisa Ubah Keputusan Pusat Soal Omnibus Law, Ini Tawaran Ketua DPRD Batam ke Mahasiswa