Jokowi Pimpin Rapat Virtual Dengan Semua Gubernur, Tekankan UU Cipta Kerja Sangat Dibutuhkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin rapat terbatas membahas Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) dengan para Gubernur secara virtual pada Jum
lihat foto
TRIBUNBATAM.id |JAKARTA - Presiden Jokowi Pimpin Rapat Secara Virtual dengan Gubernur di Seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Gubernur mengatakan kalau UU Cipta Kerja ini sangat bermanfaat untuk kedepannya.
Apalagi menurut Jokowi, setiap tahunya ada 2,9 Juta penduduk Indonesia usia kerja baru yang masuk ke dunia kerja.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin rapat terbatas membahas Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) dengan para Gubernur secara virtual pada Jumat pagi, (9/10/2020).
• Siapa Aktor di Balik Kerusuhan Demo Tolak UU Cipta Kerja? Luhut Sudah Tahu Dalangnya
• 18 Jurnalis Hilang Usai Demo UU Cipta Kerja, No Mereka Tidak Bisa Dihubungi
Dalam rapat tersebut Presiden mengatakan telah menegaskan kepada para gubernur mengenai perlunya Undang-undang Cipta Kerja.
Menurut Presiden UU Cipta Kerja diperlukan karena setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Oleh karena itu dibutuhkan lapangan kerja seluas luasnya.
Menurut Presiden UU Cipta Kerja dibuat agar tercipta lapangan kerja yang luas terutama yang bersifat padat karya. Karena saat ini sebanyak 87 persen dari total penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, dan 39 persen berpendidikan sekolah dasar. Oleh karena itu diperlukan penciptaan lapangan kerja baru terutama yang sifatnya padat karya.
"Jadi Undang-undang Cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran," katanya.
Dalam Undang-undang Cipta Kerja menurut Presiden terdapat 11 klaster yang secara umum memiliki tujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Adapun klaster tersebut yakni urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi.
• Deretan Artis Sikapi UU Cipta Kerja, Melanie Subono Sebut Pengkhianat, Desta: Udah Paham Bener?
"Selain itu urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah serta urusan kawasan ekonomi," pungkasnya.
Silahkan Gugat ke MK
Akhirnya Presiden Indonesia merespon aksi demo terkait Pemolakan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI.
Menurut Jokowi, Selama ini penolakan dan Demo tersebut terjadi karena adanya informasi yang salah.
Sehingga buruh termakan isu Hoaks dan berujung aksi demo.
![[FULL] Gaya Blak-blakan Purbaya Lemahkan Pemerintah? Pakar: Hasan Nasbi Nggak Berhak Ikut Campur](https://img.youtube.com/vi/wD_dIYbA7Q0/mqdefault.jpg)
