PILKADA KEPRI
Reaksi Kelompok Cipayung Plus Kepri Soal Pilkada Kepri, Soroti Tugas Bawaslu, 'Kurang Berkualitas'
Selain dinilai kurang berkualitas, Kelompok Cipayung Plus Kepri menilai Pilkada Kepri minim sosialisasi serta kurang tegasnya fungsi Bawaslu di Pemilu
lihat foto
Sementara itu Ketua Umum GMKI Kepri-Riau-Sumbar, Rimbun Purba juga menyoroti minimnya sosialisai serta kreatifitas KPU dalam mensosialisaikan Pilkada serentak 2020 ini dan terkesan normatif saja.
Ia berharap penyelenggara seperti KPU dan bawaslu agar melakukan cara cara serta trobosan yang kreatif untuk meningkatkan partisipan pemilih.
Rimbun juga meminta Bawaslu agar tidak berpihak dalam melakuakan pengawasan. ia juga meminta jika ada pasangan calon kepala daerah yang melakukan kegiatan kampanye di tempat yang dilarang seperto tempat ibadah dan tempat pendidikan agar ditindak tegas.
"Kami khawatir angka partisipasi pemilu turun atau tingkat golput semakin tinggi. Apalagi ini ditengah pandemi Covid-19," ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri, Suparjo mengemukakan Bawaslu terkesan tidak serius melakukan pengawasan kampanye calon kepala daerah.
Ia menilai masih banyak calon kepala daerah yang secara sembunyi-sembunyi kampanye tidak sehat di tengah pandemi covid-19.
Ketua Umum KAMMI kepri Imron Nadi mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya meminta pilkada seretak yang dilakukan pada Desember 2020 mendatang agar ditunda.
Namun sepertinya pemerintah tetap kekeh akan menjalankan pemilu di tengah pandemi dengan tanggapan bahwa wilayah yang mengikuti pilkada 86% berada di zona aman, kampanye bisa di lakukan secara online, banyaknya Pjs yang mengisi kekosongan kepala daerah, dan sebagainya.
Dengan beragam tanggapan tersebut, maka sudah sepantasnya pemerintah harus memastikan pesta Demokrasi ini dapat dijalankan dengan baik, jujur dan adil.
Serta mengantisipasi agar masyarakat tidak menjadi korban pandemi Covid-19.
"Kepada berbagai kalangan baik pemuda, mahasiswa dan amsyarakat umum agar bersama sama mengawasi pilkada serentak ini," ujarnya.
Ketua DPD IMM kepri, Anas Rullah Simanjuntak mengatakan KPU belum serius dalam mengantisipasi terjadinya pelonjakan angka golput, apalagi melihat saat ini pemilu diselenggarakan ditengah pandemi.
Anas juga menilai masih lemahnya sisi pengawasan oleh Bawaslu. karena masih belum adanya gebrakan dalam pengawasan dan penindakan pelaksaan kampanye di tengah pandemi ini.(TribunBatam.id/Alamudin)
