Breaking News:

BATAM TERKINI

Sudah Dilegalisasi Tapi Lahan Kampung Tua Masih Bayar UWTO, Ini Kata Ketua DPRD Batam

Idealnya, jika kampung tua sudah dilegalisasi maka terbebas dari kewajiban pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO).

DOKUMENTASI
Penduduk kampung tua di Batam yang saat ini telah memiliki sertifikat disebut masih harus membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO). Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto angkat bicara soal status Kampung Tua di Batam yang telah dilegalisasi oleh pemerintah.

Pasalnya, sejumlah penduduk kampung tua di Batam yang saat ini telah memiliki sertifikat disebut masih harus membayar uang wajib tahunan otorita (UWTO). 

Idealnya, jika kampung tua sudah dilegalisasi maka terbebas dari kewajiban pembayaran uang wajib tahunan otorita (UWTO).

Lepasnya kewajiban pembayaran UWTO berkaitan dengan tumpang tindih status lahan kampung tua dengan HPL BP Batam, masih jadi kendala legalisasi kampung tua.

Program legalisasi kampung tua yang bermula dari masa pemerintahan mantan Wali Kota Batam, Nyat Kadir tersebut telah berjalan selama hampir 12 tahun lamanya.

Menurut tim Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB), terdapat 37 titik kampung tua yang akan dilegalisasi di Batam.

Dari jumlah tersebut, pada tahun 2019 lalu, telah diberikan sertifikat bagi masyarakat di tiga lokasi kampung tua, yaitu Kampung Tua Tanjunggundap, Tanjungriau dan Sungai Binti.

Bahkan tahun ini, ada empat kampung tua yang akan diberi sertifikat.

Kemudian enam kampung tua tambahan yang telah direkomendasikan oleh tim RKWB itu.

Sejumlah kampung tua tersebut di antaranya kampung tua Tanjunguma, Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Tembesi, Kampung Melayu, dan Kampung Panau.

Halaman
123
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved