Kepri Buka Pelabuhan Batam dan Bintan Dimasa Covid-19, Untuk Menggenjot Perekonomian
Tidak hanya semata-mata untuk urusan bisnis saja, pemerintah daerah mengharapkan dibukanya sejumlah pelabuhan di Batam juga bisa menjadi tujuan Pariwi
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kota Batam mulai berbenah pasca Covid-19 yang melanda dunia sejak 7 Bulan terakhir.
Selama ini, Kota Batam seolah tertutup dan perekonomian mualai susah.
Berharap ekonomi Batam kembali Pulih, akhirnya pemerintah setempat berencana akan membuka sejumlah pelabuhan di Batam.
Penjabat sementara Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin meninjau pelabuhan Nongsa Pura, Nongsa, Batam, Selasa (20/10/2020).
Selain itu juga hadir Pjs Wali Kota Batam Batam, Syamsul Bahrum dan lainnya.
Menurutnya Prov Kepri sudah mengajukan pembukaan akses Wisatawan Mancanegara di dua tempat.
Tempat tersebut yakni di Batam dan Bintan.
"Setidaknya, Pelabuhan Internasional Batam Centre, Nongsa Pura dan Lagoi, dinilai siap buka di tengah Covid-19 saat ini," sebutnya.
Tidak hanya semata-mata untuk urusan bisnis saja, pemerintah daerah mengharapkan dibukanya sejumlah pelabuhan di Batam juga bisa menjadi tujuan Pariwisata.
"Jadi kami sekarang, justru mendorong yang lebih luas. Tapi mungkin skalanya tidak terlalu besar. Tapi bagaimana daerah ini juga (hidupkan) daerah wisata," katanya.
Ia mengatakan pihaknya siap mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Mereka juga siap menentukan orang-orang yang bertugas disetiap pelabuhan. Termaksud yang ditempat kawasan wisata.
"Kami juga siap diaudit oleh pemerintah Singapura. Pengusaha juga sudah berkomitmen untuk menjaga pelabuhan. Hanya orang tertentu yang bisa masuk," tegasnya.
Apalagi saat ini Batam membutuhkan dukungan untuk menghidupkan pariwisata. Ketika daerah Kepri terkunci dari perdagangan dan pariwisata, maka ekonomi nasional juga terdampak.
"Karena hasil ekonomi dari kawasan ini berkontribusi besar terhadap pemasukan APBN. Kontribusi daerah kami (Kepri) terhadap PDRB 40 triliun. Terbesar setelah Jakarta," imbuhnya.
Ia mengatakan ketika akses ke Batam dibatasi. Maka dampaknya tidak hanya kepada pemerintah, namun masyarakat.
"Sehingga tidak hanya berkontribusi masyarakat, namun juga pendapatan negara," bebernya.
Apabila akses wisatawan dibuka, katanya, maka kewajiban pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan. Pihaknya juga dijanjikan akan patuh dan menyesuaikan aturan sesuai protokol kesehatan.