Breaking News:

TERUNGKAP, Ternyata Luhut Binsar dan 4 Tokoh ini Inisiator Omnibus Law di Indonesia

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dirinya menjadi inisiator Omnibus Law, yang kini menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Editor: Eko Setiawan
Tribunnews/Irwan Rismawan
Luhut Binsar Panjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019). Sesuai rencana, Presiden Joko Widodo memperkenalkan jajaran kabinet barunya kepada publik mulai Senin (21/10/2019), usai Jokowi dilantik pada Minggu (20/10/2019) kemarin untuk masa jabatan periode 2019-2024 bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNBATAM.id |BATAM - Ternyata Luhut Binsar Panjaitan adalah satu dari sejumlah tokoh yang menggagas Omnibus Law di Indonesia.

Terjawab, Luhut Binsar Pandjaitan inisiatori Omnibus Law, ajak 4 tokoh diskusi, ada Jimly Asshiddiqie, alasan serius.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dirinya menjadi inisiator Omnibus Law, yang kini menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Baca juga: Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan 163,9 Gram Ganja, Barang Bukti Narkoba di Kampung Bule

Baca juga: Polisi Periksa Sejumlah Saksi Atas Kematian Kerabat Presiden Jokowi, Termasuk Periksa Keluarga

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Catat Ekspor Impor Alami Perbaikan, Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi

Saat itu, Luhut mengajak 4 tokoh berdiskusi mengenai kondisi tumpang tindih UU di Indonesia.

Kondisi tumpang tindih UU inilah yang menurut Luhut Binsar Panjdaitan menimbulkan dampak serius bagi Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, skema Omnibus Law adalah penyederhanaan regulasi tumpang tindih agar lebih produktif dan efisien.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dirinya menjadi inisiator Omnibus Law yang masuk dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

"Ini terus terang jujur saya teman-teman sekalian, saya mulai itu waktu saya Menkopolhukam saat itu.

Saya melihat betapa semrawutnya UU peraturan kita yang ada sekian puluh itu satu sama lain saling tumpang tindih atau saling mengunci.

Sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar," ujarnya dalam webinar, Rabu (21/10/2020)

Akibatnya, Luhut menjelaskan, tindakan korupsi menjadi lebih tinggi dan inefisiensi juga terjadi dimana-mana karena aturan tumpang tindih.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved