Wanita Indonesia Ini Dinobatkan Sebagai Wanita Paling Berpengaruh di Dunia, Siapa Sebenarnya Dia?

Ahok lantas menyinggung wacana membubarkan Kementerian BUMN dan mengganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding. "Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," tuturnya.

Tanggapan Pertamina

Terkait semua pernyataan Ahok itu, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyatakan perusahaan menghargai pernyataan Ahok karena itu sejalan dengan program restrukturisasi Pertamina.

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif," ujarnya.

Hal-hal yang bersifat corporate action, lanjut Fajriyah, dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent.

"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ujarnya.

Di sisi lain Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menilai Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina mempunyai hak bicara kepada publik. Hak ini, sambungnya, sama pula dengan hak yang dimiliki oleh para direksi perusahaan pelat merah itu.

"Menjawab Pak Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu adalah urusan internalnya di Pertamina, kami berikan ruang bagi komisaris dan direksi untuk lakukan komunikasi," ujar Arya kepada awak media, Rabu (16/9).

Hanya saja, Arya meminta komunikasi yang dilakukan ke publik tetap dilakukan dengan cara yang baik. Begitu pula komunikasi antara komisaris dan direksi di internal. "Jadi kita sih tetap minta mereka komunikasi dengan baik antara komisaris dan direksi," ucapnya.

Selain itu, Arya juga menjawab soal dugaan Ahok bahwa ada lobi-lobi direksi kepada menteri dalam hal mengamankan jabatan. Begitu juga dengan jabatan komisaris yang disebut biasa merupakan titipan dari kementerian lain.

Ia menekankan seluruh komisaris dan direksi murni ditunjuk oleh Kementerian BUMN. "Soal komisaris di BUMN ya semuanya berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita, Kementerian BUMN. Sementara yang lain kan dari kita semua, namanya juga BUMN kan penugasannya dari Kementerian BUMN," katanya. 

( Tribunpekanbaru.com / Tribun network / yud/rey/dod )

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul, Selamat, bos Pertamina masuk jajaran Most Powerful Women International 2020