Breaking News:

DEMO BURUH DI BATAM

Demo Buruh di Graha Kepri Batam, Tolak Omnibus Law, UU Cipta Kerja & Edaran Menaker Soal UMK

Massa buruh menyampaikan penyataan sikapnya dalam menolak Omnibus Law, UU Cipta Kerja dan edaran Menaker soal UMK di depan gedung Graha Kepri Batam.

Penulis: Filemon Halawa | Editor: Septyan Mulia Rohman
TRIBUNBATAM.id/HENING SEKAR UTAMI
DEMO BURUH - Buruh kembali menggelar aksi demo dan menyatakan sikap tegas menolak UU Omnibus Law serta menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di depan gedung Graha Kepri Batam, Senin (2/11/2020). 

Editor: Septyan Mulia Rohman

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi di depan Gedung Graha Kepri, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepri.

Aksi oleh massa buruh ini, membawa empat pernyataan sikapnya.

Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia (FSPMI) Provinsi Kepri, Nefrizal menyebut jika Omnibus Law UU Cipta Kerja itu akan mengarah kepada sistem liberalisasi perburuhan di Indonesia yang akan mempermudah terjadinya eksploitasi tenaga kerja.

Kondisi ini menurutnya akan memperburuk kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini yang masih jauh dari kata sejahtera.

Surat pernyataan sikap penolakan Omnibuslaw UU Cipta Kerja itu diserahkannya langsung kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri dan

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin.

TOLAK OMNIBUS LAW - Penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja masih terus didengungkan oleh kaum buruh di Kota Batam, khususnya yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam.
TOLAK OMNIBUS LAW - Penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja masih terus didengungkan oleh kaum buruh di Kota Batam, khususnya yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Senin (2/11/2020). (TRIBUNBATAM.id/HENING SEKAR UTAMI)

"Ketiga, akan mempersulit hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Yang akhirnya dapat menyebabkan investasi sulit berkembang," kata dia, Senin (2/11/2020).

Keempat, akan mendegradasi perlindungan dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

"Berdasarkan hal tersebut diatas kami dari kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibuslaw UU Cipta Kerja itu," tambah Nefrizal.

Buruh Tolak Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved