UMK Batam 2021 Diusulkan Naik, Apindo Kepri Bereaksi Keras: Jangan Menambah Pengangguran

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kepulauan Riau Cahya sangat menyesalkan sikap Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum soal UMK Batam 2021. 

Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menaikkan UMK Batam 2021 sebesar 0,5 persen. 

Cahya mengingatkan adanya Surat Edaran Menaker mengenai permintaan tidak ada kenaikan UMP.

"Lalu kenapa pejabat kita masih menaikan juga ? Ini bisa merusak iklim investasi di Batam," ujar Cahya kepada TRIBUNBATAM.id, Kamis (18/11/2020).

Kini bola panas usulan UMK Batam 2021 di tangan Pj Gubernur Kepulauan Riau.

Sebelumnya sudah diputuskan tidak ada kenaikan UMP Kepri 2021.

Baca juga: Pjs Gubernur Kepri Ungkap Alasan UMP Kepri 2021 Tidak Naik

Baca juga: UMP Kepri 2021 Tak Naik, Ini Penjelasan Kadisnaker Kepri Soal Besaran UMK Tahun Depan

Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum mengambil jalan tengah antara permintaan buruh dan pengusaha, akhirnya menaikkan sedikit UMK Batam 2021, yakni naik 0,5 persen atau Rp 20.651.

Pemko berdalih angka itu adil baik untuk buruh yang ingin UMK naik dan pengusaha yang minta UMK tetap.

Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum mengatakan usulan UMK 2021 naik di Kepri hanya di Batam dan Tanjungpinang.

Meski ada usulan dari Pemko Batam, namun semua keputusan ada di Gubernur Kepri.

Bila usulan disetujui maka besaran UMK Batam 2021 adalah Rp 4.150.930.

Ketua Apindo Kepri Cahya mengingatkan perlunya ketegasan pemerintah mengenai kelangsungan usaha.

"Jangan hanya karena didemo sekelompok orang kemudin semua aturan diabaikan. Yang demo adalah mereka saat ini masih punya kerjaan dan mendapat gaji minimal 4 jutaan," ujar Cahya.

Cahya meminta semua pihak memikirkan masih ada ratusan ribu pengangguran yang menunggu mendapatkan pekerjaan, meski hanya dengan gaji Rp 2 jutaan - Rp 3 jutaan.

"Ini fakta di lapangan. Apakah pejabat kita tidak tahu? Kami pengusaha selama pandemi sudah cukup menderita. Tiap bulan harus nombok untuk tetap bisa bertahan dan membayar gaji karyawan. Bahkan banyak karyawan saat ini terpaksa dirumahkan dengan gaji 50 persen," ujarnya.

Baca juga: Kadisnaker Kepri Irit Bicara Ditanya Pembahasan UMK 2021, Saya Lebih Bagus Diam Saja

Selama pandemi, asosiasi pengusaha sudah berjibaku habis-habisan membantu pemerintah daerah untuk mengatasi pandemi. 

Bahkan sampai saat ini masih berbagi nasi bungkus dan sembako tiap hari untuk membantu mereka yang menganggur dan kelaparan.

"Sudah 7 bulan lebih kami berbagi. Jujur kami sangat sedih kalau melihat ada pejabat masih berpikir dan melihat dari sudut yang sempit. Dan ingat, tolong jangan bandingkan dengan UMK di Jawa Tengah.Disana UMK hanya Rp 1,8 juta sedangkan di Batam saat ini sudah Rp 4,1 juta," tegas Cahya.

Cahya mengingatkan adanya fenomena pencari kerja berbondong-bondong ke Batam karena upah tinggi. Sementara lapangan pekerjaan tidak tersedia.

"Apakah mau semua orang jawa sana berbondong2 bekerja ke batam ? Ada lapangan kerja tidak ? Jadi jangan dibandingkan," ujarnya.

Tahap Usulan

Kepala Dinas Ketenagakerjaan ( Disnaker ) Kota Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan dan dalam tahap pembahasan di tingkat provinsi.

Ia mengaku, Pemko Batam sebatas mengusulkan dan semua ditetapkan di tingkat provinsi.

"Dua hari terakhir ini belum sampai membahas upah. Seluruh rekomendasi sudah masuk hanya dua kota yang berbeda dengan yang lain. Kita berharap dewan pengupahan selesai hari ini karena penetapan UMK paling akhir 20 November nanti dengan SK Gubernur," kata dia.(TRIBUNBATAM.id/ath)

Baca berita menarik lain di Google