Agus Widjojo Sebut TNI Tak Berwenang Bubarkan FPI, Minta Rizieq Tak Provokatif
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo PUN mengatakan bukan kewenangan TNI untuk membubarkan suatu organisasi
lihat foto
Editor: Anne Maria
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA- Pangdam Jaya sempat mengusulkan pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam atau biasa disebut FPI.
Hal itu setelah kedatangan Rizieq Shihab ke tanah air.
Kedatangannya menimbulkan sejumlah pro dan kontra.
Mulai dari penyambutannya di Bandara Soekarno Hatta, acara pernikahan sang putri dan terakhir masalah pemasangan baliho Rizieq Shihab yang diturunkan TNI.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo PUN mengatakan bukan kewenangan TNI untuk membubarkan suatu organisasi.
Agus menjelaskan tugas TNI itu adalah pertahanan nasional yang pada hakekatnya, untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan nasional dari ancaman militer dari luar negeri.
Baca juga: Mengapa TNI Sampai Turun Tangan Hadapi Rizieq Shihab & FPI? Jusuf Kalla: Karena Kekosongan Pemimpin
Baca juga: Detik-detik Eks Tentara Babak Belur Dihajar Warga di Malam Hari, Berani Beraksi Pakai Seragam TNI
Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Esensi tugas TNI, ucap Agus, adalah tugas perang.
Sedangkan ketentuan pembubaran Ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormasi).
Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dilakukan Kementerian Dalam Negeri, status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, pembubaran suatu organisasi tak dapat dilakukan oleh TNI.
"Tugas TNI itu adalah sesuai kewenangannya yang diberikan konstitusi. Konstitusi kan tidak memberikan kewenangan kepada TNI untuk membubarkan organisasi," tutur Agus.
Karena itu, menurut Agus, tidak bisa TNI membubarkan organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI).
"Tidak di dalam kewenangan TNI. Itu tidak merupakan tanggungjawab TNI dan tidak berada dalam kewenangan TNI untuk melakukan hal itu," ucapnya.
Agus berujar tatanan nasional harus ditertibkan agar menjadi lebih teratur guna bisa melakukan pembangunan ke masa depan.
Menurutnya kalau tatanan-tatanan yang mengatur peran dan kewenangan berbagai lembaga di dalam negara ini masih simpang siur, Indonesia tidak akan bisa maju membangun dirinya untuk bisa bersaing dengan negara lain di dunia.
