Dua Minggu Sebelum Pilkada Bintan, KPU Bakal Rapid Test 3.177 Anggotanya, Cegah Penyebaran Corona

BINTAN, TRIBUNBINTAN.com - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bintan bakal merapid test 3.177 petugas penyelenggara Pemilu jelang Pilkada Bintan.

Komisioner KPU Batam, Syamsul mengatakan, rapid test dijadwalkan dua minggu sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak di Bintan itu.

Rapid test ini ditujukan kepada Kelompok Penyelenggara Pungutan Suara (KPPS), Petugas Ketertiban Tempat Pemilihan Suara (TPS)/Linmas, pada 353 TPS di Kabupaten Bintan.

Dalam Pilbup Bintan nanti, pasangan calon Apri Sujadi dan Roby Kurniawan akan berebut simpati dan suara pemilih dengan Alias Wello dan Dalmasri Syam.

"Dari 353 TPS, rapid test akan difokuskan untuk satu TPS ke-7 petugas KPPS serta 2 orang petugas Linmas," sebutnya, Selasa (24/11/2020).

Syamsul juga menjelaskan, rapid test untuk petugas penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2020, dilaksanakan Kamis (26/11).

KPU Bintan bakal mengganti petugas jika dalam pemeriksaan itu ada yang positif virus Corona.

"Jadi pelaksanaan rapid test ini berguna untuk mengantisipasi penyebaran penularan Covid-19 bagi petugas KPPS dan Linmas,"ungkapnya.

Bawaslu Bintan

Bawaslu Kabupaten Bintan terus mengawasi berjalannya tahapan Pilkada Bintan 2020.

Selain mengawasi aturan pelaksanaan tahapan Pilkada, bawaslu juga mengawasi berjalannya Pilkada Bintan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Ketua Bawaslu Bintan, Febriadinata mengatakan, bahwa dalam menjalankan pengawasan Bawaslu dan Panwascam se-Bintan harus terus melakukan koordinasi sebagai upaya pemantapan dan penguatan lembaga pengawas dalam mengawal jalannya Pilbup Bintan.

Khususnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini berlangsung di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: KPU Bintan Simulasi Pilkada Bintan, Kawal Ketat Protokol Kesehatan, Jadi Atensi Kapolres Bintan

Baca juga: KPU Bintan Bagi Dua Sesi Proses Lipat Surat Suara Pilkada Bintan, Cegah Penyebaran Virus Corona

Karena itu menurutnya, tugas pengawasan bertambah yakni selain mengawasi setiap proses tahapan Pilkada, pihaknya juga mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan termasuk nanti di TPS.

"Salah satu contoh terkait beberapa hal terkait teknis mengalami perubahan seperti halnya ketentuan TPS itu juga mengalami perubahan," terangnya.

Dengan adanya perubahan ketentuan itu pihaknya terus berupaya menguatkan jajarannya dengan memberikan pembekalan.