JADI Penopang Ekonomi Bangsa, Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kecil Justru Ambruk saat Pandemi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam periode 2020-2024 resmi dikukuhkan Rabu (2/12/2020).

Pengurus APKLI Provinsi Kepri dan Kota Batam dikukuhkan Wakil Ketua DPP Hero samudera di Pacifik Hotel.

Ketua panitia pelantikan dalam sambutannya menyebutkan, saat ini pedagang kecil, pedagang kaki lima merupakan penopang perekonomian Indonesia.

Tetapi saat masa Pandemi ini banyak pedagang kecil terimbas Pandemi dan mengalami kebangkrutan.

"Ekonomi kami terpukul, hampir 40 persen mengalami kebangkrutan di tengah Pandemi Covid19. Mudah-mudahan dengan pelantikan bisa memberikan terobosan bagi anggota," ujarnya.

Wakil ketua DPP APKLI, Hero Samudera menyebutkan bahwa pada dasarnya pedagang kaki lima, pedagang kecil yang ada di Indonesia tidak menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Ia menyebutkan, saat ini banyak pembangunan di Indonesia yang tidak memperhatikan kesejahteraan para pedagang sehingga hal tersebut berakibat pada penolakan penolakan saat pembangunan yang mengorbankan pedagang kaki lima, termasuk di Batam.

"Pada dasarnya APKLI bukan menolak pembangunan tetapi harus sesuai dengan prosedur dan melakukan pembinaan terhadap pedagang," ujarnya.

Baca juga: Akses Pintu Ditutup, 2 Pedagang Kaki Lima di Batam Sempatkan Salat di Pelataran Masjid

APKLI mengaku siap berdialog dengan pemerintah jika terjadi permasalan di tengah pedagang untuk kepentingan pembangunan yang lebih baik.

"Kita pada dasarnya siap berdialog dengan pemerintah, Pemerintah juga harus memperhatikan hak hak para pedagang," ujarnya.

Ketua DPW APKLI Provinsi Kepri Harsono menambahkan bahwa pedagang kaki lima terutama yang di kota Batam yang beberapa waktu lalu tergusur dari pasar Induk Jodoh belum mendapatkan hak-hak dari pemerintah.

"Belum ada tempat yang disediakan oleh pemerintah, pasar induk kabarnya mau dibangun, jika tidak bisa Pemerintah maka kita siap membangun. Lalu Pemerintah menggusur dan berencana menyediakan tempat tapi sampai saat ini belum bisa mengakomodir semu pedagang yang di lokasi tersebut," ujarnya.

Harsono mengatakan, pihaknya siap membangun sentra pedagang kaki lima yang lebih baik tetapi Pemerintah harus memberikan kepastian lahan dengan legalitas yang jelas.

Ketua DPRD Batam Nuryanto menyebutkan, dengan kepengurusan APKLI yang baru ini diharapkan bisa lebih konsisten untuk menjawab persoalan-persoalan para pedagang kaki lima yang ada di Batam dan Kepri.

"Kemudian juga bisa memberikan masukan dan menjadi mitra terhadap pihak pemerintah Kota Batam," ujar Nuryanto.

Nuryanto mengatakan, banyak anggota APKLI kota Batam yang menjadi korban penggusuran dan hingga hari ini belum ada solusi kongkrit dari pemerintah kota , hal itu merupakan sebuah keprihatinan.

"Sampai hari ini tidak seperti itu jangan hanya digusur-gusur saja tetapi tidak ada solusi ," ujarnya.

Nuryanto juga menyayangkan tidak adanya keberpihakan dari pemerintah kota Batam kepada para pedagang, hal itu dilihat dari sisi anggaran di Dinas Koperasi UMKM Batam.

Dinas yang menaungi pedagang kecil itu disebutkan anggarannya sangat minim tidak sampai diangka Rp 2 miliar.

"Anggaran Dinas Koperasi UMKM selalu di bawah Rp 2 miliar, bagaimana mau membina UMKM. Ini sebagai tanda belum adanya keberpihakan UMKM di Batam," ujarnya.

Ditegaskan Nuryanto, pihaknya sebagai DPRD hanya bisa mengesahkan apa yang diajukan Pemko Batam.

"Kita tidak bisa menambah anggaran yang diajukan, hanya bisa menyetujui atau menolak. Kewenangan penganggaran ya di Pemerintah Kota. Semoga ke depannya lebih baik lagi," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id/ALAMUDIN)