Hasil Pleno KPU Kepri Ansar Ahmad-Marlin Agustina Menang di Pilgub Kepri, Tim Insani Gugat ke MK

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Hasil pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau menyatakan pasangan Ansar Ahmad-Marlin Agustina unggul di Pilgub Kepri.

Pilkada Kepri diikuti tiga pasangan yakni Soerya Respationo-Iman Sutiawan (01), Isdianto-Suryani (02), dan Ansar Ahmad-Marlin Agustina (03).

Pada, Sabtu (19/12/2020) kemarin sore, pleno penetapan hasil penghitungan suara disahkah. Pasangan calon (Paslon) Ansar-Marlin (Aman) unggul dari Paslon lainnya. 

Penetapan ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Sriwati saat dihubungi Tribunbatam.id.

"Alhamdulilah sudah selesai kemarin sore. Pleno tingkat KPU Kepri menunjukan Paslon urut 3 unggul," ungkapnya, Minggu (20/12/2020). 

Ditanyakan apakah berjalan lancar tanpa ada protes saat penetapan pleno tersebut oleh tim masing-masing Paslon? 

"Prosesnya berjalan lancar. Hanya saja dua tim dari paslon nomor urut 1 dan 2 tidak bersedia menandatangani berita acara penetapan pleno. Tapi hal itu tidak mengubah hasil penetapan," ujarnya menjawab. 

Dari hasil pleno rekapitulasi yang sudah selesai  dilakukan, pasangan nomor urut 1 Soerya-Iman meraih dukungan 183.317 suara.

Pasangan nomor urut 2 Isdianto-Suryani mendapatkan suara 280.160.

Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ansar-Marlin mendapatkan dukungan 308.553.

Terpisah Ketua Tim Pemenangan Aman, Ade Angga sangat senang dengan hasil pleno di tingkat KPU Kepri. 

"Alhamdulilah hasil sudah disaksikan bersama tim atau saksi dari paslon lainnya. Suara tidak berubah dari pleno tingkat Kabupaten/Kota," ungkapnya. 

Ia pun menyampaikan, bila ada paslon yang akan melakukan gugatan, pihaknya tidak mempersoalkan, sebab menjadi hak yang tertuang dalam aturan. 

"kan memang ada diberikan waktu kalau tidak salah 3 hari setelah penetapan kemarin untuk menggugat. Kami sampaikan, kemenangan ini adalah milik masyarakat Kepri," ucapnya.(dra) 

TIM INSANI GUGAT

Ketua Tim pemenangan Isdianto-Suryani (Insani), Bakti Lubis membenarkan bahwa tim yang ditunjuk tidak menandatangani berita acara hasil. penetapan pleno penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Riau (Kepri). 

Hal itu dilakukan dalam bentuk kritikan terhadap dugaan kecurangan yang terjadi saat Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung. 

"Bahkan hampir semua pleno baik tingkat PPK kita tidak tanda tangani," ujarnya melalui sambungan telpon, Minggu (20/12/2020). 

Politisi Hanura ini menegaskan, bahwa dugaan pelanggaran seperti politik uang, dan keberpihakan baik penyelenggara dan pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu menjadi bagian materi layangan gugatan ke Makamah Konstitusi (MK). 

"Itulah bagian dari materi yang akan kami layangkan gugatan ke MK," tegasnya. 

Menurutnya, layangan gugatan ke MK ini adalah bentuk edukasi kepada masyarakat Kepri untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan jujur. 

"kalau dugaan kecurangan ini dibiarkan tanpa ada pembuktian dan hasil yang jelas, artinya akan melahirkan pemimpin yang tidak baik," ujarnya. 

Ditanyakan kapan akan melayangkan gugatan tersebut, mengingat ada 3 hari kerja waktu diberikan untuk melayangkan gugatan? 

"secepatnya kita akan lakukan, tim kuasa hukum kita akan bekerja terkait hal itu," ucapnya menjawab. 

(Tribunbatam.id/endrakaputra)