Muslim Uighur Disiksa & Alami Tindakan Asusila, Inggris Punya Bukti Tuding China Melanggar HAM

TRIBUNBATAM.id - Muslim Uighur Disiksa & Alami Tindakan Asusila, Inggris Punya Bukti Tuding China Melanggar HAM.

Sejak lama tuduhan datang ke China melakukan penahanan terhadap satu warga Uighur.

Mereka adalah etnis minoritas China beragama Muslim, yang ditempatkan di kamp-kamp provinsi barat laut.

Tuduhan terhadap China terkait pelanggaran hak asasi manusia meluas, termasuk penyiksaan, pelecehan seksual dan sterilisasi paksa terhadap Muslim Uighur.

Baca juga: Inilah Militer Terkuat Sejagat, Bersaing Ketat Ancam Perdamaian Dunia, Ada China yang Merajalela!

Namun Beijing berulang kali membantah klaim tersebut, meski banyak aktivis HAM menyatakan fakta berbeda.

Di sisi lain mereka juga menolak jurnalis internasional mengunjungi daerah yang terkena dampak.

Selama dekade terakhir China telah memerangi pemberontak nasionalis dan Islamis di Xinjiang.

Beberapa di antaranya ingin provinsi itu memisahkan diri sebagai negara merdeka Turkestan Timur.

Baca juga: China Tak Berkutik! Pemimpin Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus Sebut Muslim Uighur Dipersekusi

Baca juga: Lagi-lagi China! Klaim Didukung 70 Negara soal Konflik Hong Kong dan Diskriminasi Uighur, Ejek AS

Di sisi lain situasi hubungan antara China dan Inggris memburuk, akibat amandemen House of Lords akan memberi pengadilan tinggi Inggris kekuasaan memutuskan apakah China bertanggung jawab atas genosida.

Setiap langkah seperti itu kemungkinan akan menyebabkan penurunan dramatis dalam hubungan Inggris-China dan dapat menghilangkan harapan kesepakatan perdagangan pasca-Brexit.

Amandemen tersebut telah diajukan oleh mantan menteri Konservatif Lord Forsyth, Buruh Lady Kennedy dan crossbencher Lord Alton.

Sir Iain Duncan Smith, mantan pemimpin Tory dan pendukung Brexit terkemuka, juga memberikan dukungannya.

Baca juga: Tuding China Lakukan Pelanggaran HAM Berat Kepada Uighur, Inggris: Itu Sangat Menyedihkan

Baca juga: LH Diduga Bantu Selundupkan Warga Uighur ke Batam

Menurut Sekretaris Perdagangan The Guardian Liz Truss senang pemerintah mendukung langkah ini.

Namun, Kementerian Luar Negeri dikatakan menentang pengadilan internasional, bukan pengadilan Inggris, yang harus menentukan apakah China bersalah atas genosida.

Seorang juru bicara Departemen Perdagangan Internasional (DIT) membantah pihaknya berselisih dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan (FCDO).