Berita Populer, Warga Batam Keluhkan Tagihan Air Bengkak Hingga Vaksin Covid-19 Masuk Kepri

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Berita Populer, Warga Batam Bingung Tagihan Air Bengkak Hingga Vaksin Covid-19 Masuk Kepri.

Tagihan air warga Batam yang naik menjadi Berita Populer hari ini, Selasa (5/1/2021).

Warga terkejut dengan tagihan air mereka melonjak dibandingkan bulan sebelumnya.

Keluhan Warga Batam pun tertuju pada PT Moya Indonesia, pengelola air bersih di Batam.

Perusahaan ini mengelola air di Batam selama 6 bulan setelah konsesi PT Adhya Tirta Batam atau ATB berakhir.

Selain keluhan Warga Batam soal tagihan air naik, terdapat Berita Populer lainnya, yakni Vaksin Covid-19 Masuk Kepri.

Berikut rangkuman Berita Populer TribunBatam.id untuk Anda.

Warga Batuaji Bingung, Tagihan Air Naik Empat Kali Lipat

Warga Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepri juga mengeluhkan tagihan air bengkak sejak pengelolaan air bersih di Batam dikelola PT Moya Indonesia.

Risda misalnya. Warga Perumahan Buana Mas 2 ini mengaku tagihan air naik hingga empat kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya.

Jika biasanya Risda hanya merogoh kocek sebesar Rp 30 ribu sampai Rp 60 ribu saja membayar pemakaian air selama satu bulan.

Untuk bulan Desember 2020, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp 250 ribu.

"Ini yang buat bingung, kok bisa? Lagi pula, aliran air di tempat kami kecil.

Malah bisa tak mengalir 24 jam. Kenapa bisa saya bayar sebesar itu," keluhnya saat dihubungi TribunBatam.id, Selasa (5/1/2021).

Selain kaget dan heran dengan jumlah tagihan tak wajar itu, Risda juga mengatakan jika aliran air di tempat dia tinggal hanya mengalir di waktu-waktu tertentu.

Oleh karenanya, dia merasa tagihan sebesar Rp 250 ribu itu sangat tak masuk akal.

Risda pun sempat datang ke Kantor Pelayanan Pelanggan (KKP) milik PT Moya Indonesia di kawasan Batuaji untuk mendapat penjelasan.

Mengenai bengkaknya tagihan air milik dia, Risda memastikan jika tak terjadi kebocoran di rumahnya.

Ditambah dengan beberapa keluhan warga lain selama mengantre di KKP PT Moya Indonesia, Risda yakin jika terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan tagihan air warga menjadi tak masuk akal.

"Tadi banyak yang antre dan komplain. CS pun cuma satu, jadi saya pulang dan tak akan melakukan pembayaran sampai ada kejelasan.

Saya nanya ke ibu-ibu yang ikut antre tadi sama semua keluhannya. Masa kebocoran banyak sekali.

Dari CS cuma disarankan untuk menghemat air dan pencatatan meteran juga tak ada," katanya lagi.

PT Moya Indonesia Buka Suara

PT Moya Indonesia akhirnya buka suara soal keluhan warga Batam yang mengaku mengalami lonjakan tagihan yang cukup drastis dibandingkan tagihan sebelumnya.

Bahkan, ada pelanggan yang sebelumnya hanya membayar Rp 50.000 mendadak mendapatkan tagihan sebesar Rp 1 juta.

Corporate Communication Manager PT Moya Indonesia, Astriena Veracia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengecekan terkait keluhan pelanggan yang ada platform media sosial tersebut.

Pihaknya juga menyebutkan terkait keluhan tagihan tersebut, biasanya dikarenakan 3 alasan.

Yakni pemakaian yang meningkat, kesalahan estimasi tagihan sebelumya yang kekecilan sehingga menumpuk di bulan selanjutnya, dan adanya kebocoran dalam.

Astriena memastikan, seluruh tagihan pada Desember 2020 lalu sudah akurat dan telah dilakukan pengecekan melalui sistem.

"Beberapa yang mengeluh di medsos sudah kita cek, dan tagihannya akurat memang begitu," ujarnya, Selasa (5/1/2021).

Namun demikian pihaknya juga menyampaikan agar para pelanggan dapat menyampaikan keluhan langsung ke kantor pelayanan di Batam, serta call center yang tersedia di nomor 150155.

"Karena apabila keluhan disampaikan kita dapat melakukan pengecekan langsung ke tempat pelanggan. Dan jangan kemana-mana jadi menimbulkan masalah baru," ungkapnya.

Untuk pengecekan terkait keluhan pelanggan, PT Moya Indonesia juga menyebutkan hanya membutuhkan waktu 1-2 hari saja.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyakinkan bahwa saat ini PT. Moya Indonesia juga telah memiliki para petugas lapangan yang khusus untuk melakukan pencatatan meteran air pelanggan.

"Kami juga telah menugaskan para pencatat meteran air sejak tanggal 15 November lalu. Jadi hal ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan," katanya.

Reaksi Kepala BP Batam

Wali kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengaku belum bisa menyampaikan teguran terhadap PT Moya.

Pasalnya, sampai saat ini masih belum ada warga yang melapor terkait kenaikan tagihan air yang saat ini dikelola oleh PT Moya tersebut.

"Belum ada (warga) yang lapor ke saya, mungkin ribut di medsos saja," ujar Rudi, Selasa (5/1/2020) saat berada di Kantor Wali Kota Batam Lantai IV.

Pemanggilan terhadap PT Moya akan dilakukan apabila ada warga yang melapor kepada Rudi.

Baik via Whatshapp (WA) maupun secara langsung.

"Saya kan butuh contoh. Baru saya bisa panggil dan ditangani," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Rudi menegaskan BP Batam tak ada menaikkan tarif air. Ia meminta masyarakat Kota Batam untuk mengecek meteran air di rumahnya, kemudian sesuaikan dengan pemakaiannya.

"Tarif air tak naik. Hitung meteran airnya lah. Masyarakat sekarang lihat, kalau tak sesuai lapor ke saya.

Tanggal 1 kemarin berapa. Berapa pemakaian kali berapa," kata Rudi.

Vaksin Covid-19 Masuk Kepri

Vaksin Covid-19 Masuk Kepri, Berikut Daftar Tenaga Kesehatan Kepri Penerima Tahap Pertama.

Vaksin Covid-19 Masuk Kepri. Untuk tahap pertama, Kepri menerima 13 ribu vaksin Covid-19 yang datang melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Selasa (5/1/2021).

Vaksin Covid-19 Masuk Kepri menggunakan pesawat Lion Air yang mendarat sekira pukul 10.54 WIB.

Melalui kargo, sebanyak 7 dus vaksin Covid-19 dimasukkan ke dalam 2 mobil box kecil.

Vaksin Covid-19 Masuk Kepri ini menjadi perhatian sendiri bagi Gubernur Kepri Isdianto.

Bersama Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, mereka menyaksikan proses pemindahakan vaksin Covid-19 itu menuju tempat penyimpanan.

Vaksin Covid-19 tersebut dibawa dan segera disimpan di Instalasi Farmasi milik RS Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang dan RSUD Kota Tanjungpinang.

Untuk tahap berikutnya, Kepri dijadwalkan menerima 1,4 juta vaksin.

Lalu kapan pendistribusian vaksin Covid-19?

Gubernur Kepri Isdianto pun belum bisa memastikan kapan vaksin Covid-19 yang telah tiba di Kepri akan didistribusikan kepada masyarakat.

Saat ini, vaksin Covid-19 merek Sinovac itu masih menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Isdianto menyebutkan, setelah izin BPOM keluar, penerima vaksin Covid-19 pertama akan diberikan kepada tenaga medis, TNI-POLRI serta pihak-pihak di garda depan pencegahan Covid-19.

"Termasuk saya juga sangat siap menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama," ucapnya.

Gubernur Kepri, Isdianto menyampaikan, kehadiran vaksin Covid-19 ini menjadi harapan besar, khususnya untuk masyarakat Kepri.

"Dengan hadirnya vaksin ini, tentunya bisa menghilangkan virus Corona, tidak ada lagi masyarakat kita yang terpapar," ujarnya.

Ia mengatakan, vaksin ini nantinya terlebih dahulu akan diberikan kepada petugas kesehatan atau tenaga medis, aparat TNI-POLRI, serta garda depan pencegahan Covid.

"Bagaimana pemberian vaksin, kita masih menunggu instruksi dari pusat.

Saat ini Pemerintah Provinsi Kepri juga sedang menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan untuk tata cara penggunaan vaksin ke masyarakat," tambahnya.

Kadinkes Kepri Mohammad Bisri menyampaikan, jumlah tenaga kesehatan di Kepri ada sebanyak 15.356 orang.

Dari jumlah itu yang telah mengisi data penerima vaksin Covid-19 berjumlah 12.095 orang.

Berikut tenaga kesehatan yang telah mendaftar sebagai penerima vaksin Covid-19:

1. Batam sebanyak 4.272 orang

2. Tanjungpinang 2.624 orang

3. Karimun sebanyak 1.120 orang

4. Bintan berjumlah 1.444 orang

5. Lingga 843 orang

6. Natuna 919 orang

7. Anambas berjumlah 873 orang kesehatan

Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rusdani mengatakan, walaupun vaksin Covid-19 telah datang, IDI tetap menunggu hingga izin dari BPOM keluar.

Pernyataan ini ditegaskannya, bukan menolak kedatangan atau kehadiran vaksin. Hanya saja para dokter tetap menunggu terlebih dahulu keluarnya izin BPOM.

"Kami tetap mengikuti arahan pusat sampai ke daerah, kami tidak vaksin sampai izin dari BPOM keluar dulu.

Dalam hal ini, IDI tidak pernah menolak vaksin tersebut, malah ini harapan kami juga. Namun harus ada izin BPOM dahulu," ujarnya.(TribunBatam.id/Ichwan Nur Fadillah/Roma Uly Sianturi/Endra Kaputra/Noven Simanjuntak)

Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google