Masuk Waduk Duriangkang Wajib Bayar, DPRD Batam: Kondisinya Tak Tepat

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rencana pemberlakuan tarif bagi warga di Daerah Tangkapan Air atau DTA Waduk Duriangkang membuat DPRD Batam bereaksi. 

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mempertanyakan landasan dari aturan yang tercantum dalam Perka Nomor 28 Tahun 2021 tersebut.

Menurutnya, BP Batam harus tegas dalam menetapkan apakah jalan di atas area Dam Duriangkang itu jalan umum atau privat.

Mulai Februari 2021 ini, Badan Pengusahaan atau BP Batam memberlakukan tarif lintas bagi pengendara roda dua yang melintas di sepanjang jalan DTA Waduk Duriangkang.

Adapun pungutan tarif lintas tersebut sebesar Rp 2.000 per sekali lintas, atau Rp 95.000 per bulan jika berlangganan.

"Dasarnya apa? Kalau jalan itu boleh untuk orang lewat kan berarti untuk kepentingan umum.

Nah, kalau umum kenapa harus bayar?" ucap Ketua DPRD Batam Nuryanto ketika diwawancarai di ruang rapat pimpinan DPRD Batam, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, bila jalan yang berada di Daerah Tangkapan Air atau DTA Waduk Duriangkang tersebut tergolong ke dalam aset privat BP Batam,

Maka BP Batam harus tegas dalam membatasi akses masuk masyarakat umum.

"Kalau bisa dibuat umum, ya dibangun sebagus mungkin, dan tidak perlu bayar mestinya," tegas pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, menilai kebijakan BP Batam dalam menetapkan tarif lintas di Dam Duriangkang belum tepat mengingat kondisi perekonomian masyarakat masih lumpuh akibat pandemi Covid-19.

Apabila salah satu tujuan penetapan tarif adalah untuk meningkatkan pendapatan, maka Utusan menyarankan BP Batam untuk menggali pendapatan dari sumber-sumber yang lain.

Pasalnya, tarif lintas ini menurutnya akan memberatkan masyarakat, khususnya di level menengah ke bawah.

"Saya kira bukan tidak bisa kebijakan ini diterapkan, tetapi tidak tepat di tengah situasi seperti ini.

Masyarakat masih mengalami beban ekonomi," sebutnya.