Breaking News:

BATAM TERKINI

Masuk Waduk Duriangkang Wajib Bayar, DPRD Batam: Kondisinya Tak Tepat

DPRD Batam menilai, pemberlakuan tarif Waduk Duriangkang yang berlaku Februari 2021 ini dinilai tak tepat karena kondisi pandemi Covid-19.

TRIBUNBATAM.id/ROMA ULY SIANTURI
Masuk Waduk Duriangkang Wajib Bayar, DPRD Batam: Kondisinya Tak Tepat. Ketua DPRD Batam, Nuryanto. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rencana pemberlakuan tarif bagi warga di Daerah Tangkapan Air atau DTA Waduk Duriangkang membuat DPRD Batam bereaksi. 

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, mempertanyakan landasan dari aturan yang tercantum dalam Perka Nomor 28 Tahun 2021 tersebut.

Menurutnya, BP Batam harus tegas dalam menetapkan apakah jalan di atas area Dam Duriangkang itu jalan umum atau privat.

Mulai Februari 2021 ini, Badan Pengusahaan atau BP Batam memberlakukan tarif lintas bagi pengendara roda dua yang melintas di sepanjang jalan DTA Waduk Duriangkang.

Adapun pungutan tarif lintas tersebut sebesar Rp 2.000 per sekali lintas, atau Rp 95.000 per bulan jika berlangganan.

"Dasarnya apa? Kalau jalan itu boleh untuk orang lewat kan berarti untuk kepentingan umum.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, diwawancarai di Harris Hotel Batam Center, Kamis (24/9/2020).
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, diwawancarai di Harris Hotel Batam Center, Kamis (24/9/2020). (TRIBUNBATAM.id/HENING SEKAR UTAMI)

Nah, kalau umum kenapa harus bayar?" ucap Ketua DPRD Batam Nuryanto ketika diwawancarai di ruang rapat pimpinan DPRD Batam, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, bila jalan yang berada di Daerah Tangkapan Air atau DTA Waduk Duriangkang tersebut tergolong ke dalam aset privat BP Batam,

Maka BP Batam harus tegas dalam membatasi akses masuk masyarakat umum.

"Kalau bisa dibuat umum, ya dibangun sebagus mungkin, dan tidak perlu bayar mestinya," tegas pria yang akrab disapa Cak Nur ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved