Pekerja Gaji Maksimal Rp 8 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi
Pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta bisa mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR subsidi.
lihat foto
"Namun, kami masih bisa mengajukan tambahan kuota pada semester kedua jika kuota tahap pertama ini sudah terserap semua," ujar Susatyo.
BRI melayani KPR subsidi dari program pemerintah yakni KPR Sejahtera FLPP dengan skema KPR bunga 5% sepanjang tenor dan DP mulai 1% SBUM dengan skema bantuan tambahan uang muka bagi debitur program FLPP, dan BP2BT.
Kriteria yang ditetapkan BRI untuk mengakses KPR subsidi tersebut juga tak berbeda dengan Bank Mandiri.
Aestika Oryza Gunarto Sekretaris Perusahaan BRI mengatakan, program subsidi itu pada dasarnya memang ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah.
Namun harus memperhitungkan aspek finansial dari calon debitur untuk menilai kemampuan pembayaran kreditnya.
Sepanjang tahun 2020, BRI telah menyalurkan 100% sesuai kuota FLPP yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR yakni 4,969 unit dengan nilai Rp 531 miliar.
Permintaan KPR subsidi yang diterima bank ini juga meningkat lewat aplikasi Sikasep sehingga BRI mengajukan kuota 25.000 unit tahun ini.
Namun, saat ini yang disetujui pemerintah baru 6.000 unit yang ditargetkan akan tersalurkan seluruhnya pada kuartal I.
Kredit bakal menggeliat
Geliat pertumbuhan kredit properti masih tetap positif kendati diterjang badai pandemi Covid-19.
Bank Indonesia (BI) mencatat, per Desember 2020 lalu realisasi kredit properti masih naik 3,6% secara year on year (yoy) menjadi Rp 1.066,4 triliun.
Penopangnya tak lain adalah kredit pemilikan rumah (KPR) yang masih bergerak naik 3,4% secara tahunan menjadi Rp 521,6 triliun.
Pertumbuhan itu praktis lebih baik dibandingkan pertumbuhan kredit secara industri yang terkontraksi sebanyak 2,7% akhir tahun lalu.
Kondisi ini menandakan bahwa peluang pertumbuhan KPR masih sangat terbuka, khususnya di tahun 2021 walau dalam situasi pandemi Covid-19. Termasuk potensi permintaan kredit perumahan.
Hal ini bisa dilihat dari data backlog kepemilikan rumah tahun 2020 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Kementerian PUPR) yang secara nasional mencapai 13,49 juta unit.
