Jokowi Minta Dikritik, SAFEnet Sindir UU ITE: Masyarakat Ketakutan

Tak sedikit pihak yang menganggap penilaian ini merupakan perolehan terendah Indonesia dalam belasan tahun terakhir ini, terutama mengenai kebebasan sipil.

Terkait dengan imbauan Jokowi, Damar mengatakan, masyarakat sebetulnya bukan tak mau menyampaikan kritik

namun ada ancaman regulasi yang justru membuat masyarakat tertekan dan tidak mau menyampaikan kritiknya.

"Masalah yang saya rasa paling mengemuka adalah masyarakat ditekan rasa takut atau ketakutan untuk berpendapat secara bebas.

Yang pemicunya adalah efek jera, melihat banyaknya aturan regulasi yang sangat membatasi kebebasan berekspresi kita," terang Damar.

• Projo Kritik Pemerintah, 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf Disebut Kurang Maksimal

• Karir Jendral Gatot Nurmantyo Pernah Mentereng di Era Jokowi, Kini Malah Sering Kritik Presiden

• Terungkap Alasan Sebenarnya Rocky Gerung Selalu Kritik Presiden Jokowi

Damar menegaskan, pada dasarnya Presiden wajib memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Namun demikian, pernyataan Presiden justru kontradiktif dengan adanya sederet regulasi yang mengancam kemerdekaan berekspresi masyarakat.

"Pernyataan Pak Presiden dilematik," tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Pada saat bersamaan, ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

• Di ILC, Sujiwo Tejo Kritik Anak Jokowi Maju di Pilkada, Mengurangi Kepercayaan Orang

• Dokter Tirta: Saya Kritik Hajatan Petamburan Dianggap Cebong, Kritik Pak Ganjar Dibilang Kadrun

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi.

Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi, melalui tayangan YouTube Ombudsman RI, Senin.

Jokowi menyadari bahwa masih banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, ia berjanji untuk melakukan evaluasi, salah satunya dengan berdasar pada catatan-catatan yang disampaikan Ombudsman RI.