Breaking News:

BATAM TERKINI

KEPRI Jadi Pintu Masuk PMI dari Luar Negeri, Kemenaker Diminta Bantu Anggaran Pemda

Kementerian Tenaga Kerja diminta untuk mengalokasikan anggaran bagi kedatangan PMI tersebut agar tidak lagi membebani pemerintah daerah.

TRIBUNBATAM.id/HENING SEKAR UTAMI
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene meminta Kementerian Tenaga Kerja mengalokasikan anggaran bagi kedatangan PMI tersebut agar tidak lagi membebani pemerintah daerah. 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kepulauan Riau (Kepri) menjadi salah satu pintu masuk bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dari luar negeri.

Akan tetapi, regulasi masuknya PMI melalui Kepri ini masih menjadi sorotan Komisi IX DPR RI.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene menyayangkan, anggaran bagi kedatangan PMI ini masih dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

Padahal, di pintu masuk lainnya, seperti Bandara Soekarno-Hatta, alur kedatangan PMI seluruhnya telah ditanggung dan diatur oleh pemerintah pusat.

"Mereka (PMI) kan harus isolasi dulu selama 14 hari, nah biaya makan, tempat tinggal dan sebagainya itu masih menjadi tanggungan Pemprov Kepri," ujar Felly, Senin (15/2/2021).

Padahal, menurutnya, sebagian besar PMI yang datang melalui pintu masuk Kepri justru berasal dari daerah lain di Indonesia.

Atas permasalahan ini, Felly pun meminta pemerintah pusat untuk menetapkan regulasi yang jelas, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja.

Baca juga: Sempat Demam dan Pilek, Seorang Pelaut Terpapar Covid-19, Jumlah Kasus di Batam Mencapai 5.786

"Kami baru berbicara di tingkat bagaimana leading sector yaitu Kementerian Tenaga Kerja untuk ikut memperhatikan persoalan ini, karena ini menjadi beban Pemprov Kepri," tegas Felly.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi.

Menurutnya, PMI yang pulang kembali ke Indonesia harus diterima dan diberikan perlindungan yang memadai, baik dari segi tempat tinggal dan logistiknya.

Ia juga meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja untuk mengalokasikan anggaran bagi kedatangan PMI tersebut agar tidak lagi membebani pemerintah daerah.

"PMI tetap harus mendapatkan perlindungan apapun alasannya, termasuk apabila keberangkatan mereka ilegal, karena itu adalah warga masyarakat kita juga," tegas Intan. (TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)

*Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Penulis: Hening Sekar Utami
Editor: Tri Indaryani
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved