TANJUNGPINANG TERKINI
APA Itu Kampung Keluarga Berkualitas, Arahan Presiden Joko Widodo ke BKKBN
BKKBN Kepri memperkenalkan Kampung Keluarga Berkualitas. Apa itu Kampung Keluarga Berkualitas ?
Penulis: Novenri Halomoan Simanjuntak | Editor: Septyan Mulia Rohman
TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kepri memperkenalkan Kampung Keluarga Berkualitas.
Apa itu Kampung Keluarga Berkualitas ?
Kampung keluarga berkualitas merupakan pergantian nama dari Kampung KB.
Perubahan nama dan nomenklatur ini dipertegas dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Kepala Perwakilan BKBBN Kepri Mediheryanto mengungkap alasan perubahan nomenklatur itu.
Kampung KB adalah bagian dari program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK 2015-2019 menindaklanjuti salah satu Nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Sejak 2015, program ini menjadi salah satu ikon BKKBN.
Tujuan pembentukan Kampung KB ialah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Perubahan tersebut, lanjut Mediheryanto, karena selama ini pengelolaan kampung KB seakan-akan hanya milik BKKBN dan orientasinya masih sekitar persoalan KB.
Padahal yang harus dilakukan di situ adalah intervensi dari semua sektor, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan," ucapnya, Selasa (16/2).
Menurut dia, dengan memperkenalkan kampung keluarga berkualitas, tidak hanya mengajak masyarakat ikut dalam mensukseskan Keluarga Berencana atau ikut menggunakan alat kontrasepsi.
Baca juga: Di Batam Kondom Mulai Tersedia Eceran, BKKBN Imbau Penjual Tak Jual ke Anak di Bawah Umur
Baca juga: Jadi Kampung KB, Pak Kades Nyamuk Bikin Ngakak Wabup Anambas. Ini Candaannya!

Tetapi, kehadirannya itu untuk membangun kampung dari seluruh sektor.
Selain itu, kampung keluarga berkualitas ini juga, bukan saja milik BKKBN atau OPD teknis di Kota dan Kabupaten, tetapi milik semua pihak baik OPD pemda maupun swasta.
"Perlu sinergi bersama untuk merancang program pembangunan dari tingkat bawah yaitu kampung. Jadi, ini tanggung jawab semua pihak," sebutnya.