APA Itu Kampung Keluarga Berkualitas, Arahan Presiden Joko Widodo ke BKKBN

Pemko Tanjungpinang Dukung Program BKKBN Kepri

Wali kota Tanjungpinang, Rahma mendukung pendataan keluarga 2021 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kepri.

Pendataan dilakukan BKKBN Kepri untuk percepatan penurunan angka stunting di Kota Tanjungpinang.

Menurutnya, pendataan dilakukan guna menyusun perencanaan kebijakan pembangunan di segala sektor.

"Kami support program yang dilakukan BKKBN Kepri di kota Tanjungpinang.

Karena pendataan keluarga ini sebagai backup data dalam menyusun program untuk percepatan kesejahteraan keluarga," ucap Rahma saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Mediheryanto di kantor Wali kota Tanjungpinang, Selasa (16/2/2021).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Mediheryanto, menjelaskan program pendataan keluarga ini dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Surat Edaran Gubernur Kepri.

Mediheryanto menyebutkan, pendataan keluarga ini kita butuhkan dalam rangka sebagai dasar evaluasi capaian program BKKBN dan juga sebagai bahan penyusunan kebijakan dan rencana operasional program.

Sedangkan data stunting terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penaganan stunting.

"Pelaksanaan pertama pendataan keluarga itu, kita mulai pada 2015, kedua di tahun 2020.

Namun, karena situasi pandemi Covid-19, pendataan bisa kita dilakukan di 2021.

Tujuan pendataan untuk mendapatkan data by name by adress.

Siapa yang terdampak stunting yang harus kita intervensi dan melakukan penanganan," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo menurutnya telah menunjuk BKKBN sebagai ketua tim penanganan stunting.