KABAR GEMBIRA Bagi Pemilik Mobil Baru Bebas Pajak, Ketentuan Ini Saja

"Ekonomi mungkin (tumbuh) kalau ada stimulus untuk konsumen. Nah PPnBM ini stimulus untuk konsumen," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dia juga bilang, insentif PPnBM mobil ini diberikan dengan cukup selektif.

Artinya, tak menyasar semua konsumen mobil di Indonesia.

Insentif hanya diberikan untuk mobil yang pangsa pasarnya paling luas, terutama yang tingkat daya belinya terdampak pandemi.

"Karena diberikan untuk 1500cc ke bawah. Artinya ini untuk masyarakat banyak. Apa saja 1500cc? Dia sedan, SUV, dan MPV. Ketiga jenis mobil ini yang didorong," ungkap Airlangga.

Ia berujar, pemerintah tidak memberikan insentif untuk mobil yang menyasar pasar masyarakat menengah atas.

Ia menegaskan lagi, pemerintah tak menganak emaskan industri otomotif.

"Tapi yang di atas 1500cc kan tidak," tutur Airlangga.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani: Korupsi Musuh Nyata yang Menghancurkan Negara dari Dalam

Contoh penerapan PPnBM 0 persen

Kriteria mobil yang dikenai pajak 0 persen dari pemerintah dikutip dari Kontan, yakni mobil dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc dan berpenggerak dua roda alias 4x2, termasuk sedan, yang kandungan lokalnya mencapai 70 persen.

Jenis-jenis mobil yang bisa mendapatkan pembebasan PPnBM 0 persen antara lain jenis kendaraan multi pupose vehicle (MPV) kelas low seperti Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Wuling Confero, Toyota Avanza, dan Nissan Livina.

Jenis kendaraan lainnya adalah low cost green car atau LCGC seperti Toyota Agya, Honda Brio Satya, Toyota Calya, Daihatsu Sigra, dan Daihatsu Ayla.

Lalu jenis mobil sedan jenis tertentu (PPnBM mobil sedan).

Baca juga: Terungkap, Ini Mobil Kesukaan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Untuk diketahui, ketika pembelian mobil baru dilakukan, maka akan ada empat jenis pajak mobil baru yang diberlakukan.

Pajak tersebut yakni Pajak Pertambahan Nilai/PPN (10 persen), PPnBM (10-125 persen), dan pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB (sekitar 2 persen) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBN KB (10-12,5 persen).