BATAM TERKINI

PENGUSAHA Shipyard di Batam 'Menjerit', Minta Kebijakan Fiskal Bayar PPh ke Pemerintah

Pengususaha shipyard di Batam yang tergabung dalam BSOA sebelumnya sudah menyurati Kemenkeu terkait keluhan mereka ini.

TribunBatam.id/Istimewa
PENGUSAHA Shipyard di Batam 'Menjerit', Minta Kebijakan Fiskal Bayar PPh ke Pemerintah. Foto Perwakilan Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) hadir dalam pertemuan di Gedung Marketing Center, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (4/3/2021). 

Usulan perubahan skema pembayaran PPh 22 ke PPh Final atas Industri Shipyard Batam pun memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.

"Apabila nanti telah disahkan oleh Kemenkeu, kami sebagai eksekutor akan segera melaksanakannya secara konsisten dan menyosialisasikan kepada para pengusaha," jelas Amin.

Adapun kemudahan lainnya yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam di tengah pandemi Covid-19 berupa insentif bebas bayar PPh Pasal 22 dari tahun 2020 yang diperpanjang hingga 20 Juni 2021.

"Ini tentunya sangat membantu perusahaan karena tidak perlu lagi membayar PPh Pasal 22 impor barang," tambah Amin.

DPRD Batam 'Belanja' Masalah

Perwakilan perusahaan di Kawasan Industri Kabil Batam mengeluhkan minimnya pembangunan infrastruktur seperti penerangan jalan umum atau PJU dan akses jalan.

Keluhan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Penerangan Jalan Umum dan Pelebaran ROW Jalan menuju Kawasan Industri Kabil yang diselenggarakan oleh DPRD Batam.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim beserta Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, menampung segala aspirasi dari Forum Komunikasi Industri Kabil yang terdiri dari berbagai perusahaan besar.

Koordinator Forum Komunikasi Industri Kabil, Nopianto, mengatakan akses jalan di kawasan industri masih kurang bagus dan kurang lebarnya jalan membuat kemacetan sulit terurai serta cukup banyak kecelakaan terjadi.

"Akses jalan ini tidak hanya digunakan oleh kami dari kawasan industri tetapi juga warga dan bahkan anak-anak sekolah.

DPRD Batam Tampung Keluhan Perusahaan Kawasan Industri Kabil. Foto Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim, menengahi rapat tentang Penerangan Jalan Umum dan Pelebaran ROW Jalan menuju Kawasan Industri Kabil, Kamis (4/3/2021).
DPRD Batam Tampung Keluhan Perusahaan Kawasan Industri Kabil. Foto Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim, menengahi rapat tentang Penerangan Jalan Umum dan Pelebaran ROW Jalan menuju Kawasan Industri Kabil, Kamis (4/3/2021). (TribunBatam.id/Hening Sekar Utami)

Kami harapkan pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur ini karena kami juga memperhatikan keselamatan masyarakat," ujar Nopianto dalam rapat tersebut.

Disebutkannya, jumlah truk dan kontainer yang berlalu lalang melewati jalan menuju Kawasan Industri Kabil tersebut mencapai ratusan per bulannya.

Bahkan PT Ecogreen Oleochemicals dapat mengekspor kontainer hingga 900 - 950 unit per bulan.

Arus kontainer dan truk yang ramai ini dirasa kurang didukung oleh akses jalan yang memadai.

Masih banyak right of way (ROW) jalan yang belum mengalami pelebaran, serta tikungan tajam menyebabkan banyak truk oleng.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved