BATAM TERKINI
PENGUSAHA Shipyard di Batam 'Menjerit', Minta Kebijakan Fiskal Bayar PPh ke Pemerintah
Pengususaha shipyard di Batam yang tergabung dalam BSOA sebelumnya sudah menyurati Kemenkeu terkait keluhan mereka ini.
lihat foto
Di samping itu, minimnya infrastruktur penerangan jalan umum (PJU) di sekitar jalan kawasan industri juga menjadi perhatian pihak perusahaan.
Kurangnya penerangan jalan, selain dapat berdampak pada keselamatan berkendara, juga mendorong tingginya kriminalitas.
"Padahal satu perusahaan di Kawasan Industri Kabil dapat membayar pajak tahunan mencapai Rp 720 juta per tahun dengan tagihan listrik mencapai Rp 23 miliar per tahun," tambah Nopianto.
Keluhan ini pun diteruskan oleh para Anggota DPRD Batam kepada pihak perwakilan Badan Pengusahaan atau BP Batam dan Pemerintah Kota/ Pemko Batam yang diwakili oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.
Selaku pimpinan rapat, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim menegaskan di sini lah pentingnya DPRD Kota Batam dalam hal menampung kesulitan yang dirasakan masyarakat.
Khususnya terkait kualitas infrastruktur di Kota Batam.
Ruslan mendorong pemerintah agar dapat membenahi infrastruktur, terutama terkait kegiatan investasi dan usaha di Kota Batam.
Menurutnya, pembenahan infrastruktur ini dapat dibebankan sebagai tanggungjawab BP Batam, agar tidak lagi terjadi dualisme kebijakan antara BP Batam dan Pemko Batam.
"Ini menurut saya seperti satu kapal dua mesin, Pemko Batam misalnya dapat berfokus pada permasalahan yang menyangkut masyarakat.
Sedangkan BP Batam dapat mengurus infrastruktur. Saya kira dengan adanya jabatan ex officio, di mana BP Batam dan Pemko Batam dikepalai oleh pimpinan yang sama, koordinasi dapat lebih mudah," ucap Ruslan.
Pembangunan infrastruktur sejatinya juga berdampak langsung mengatasi problem pengangguran di Kota Batam.
Dengan adanya perbaikan infrastruktur, kawasan industri dapat meningkatkan aktivitas produksinya, sehingga tenaga kerja dapat terserap lebih banyak.
Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean.
Menurutnya, Kawasan Industri Kabil menjadi salah satu penghasil pajak daerah terbesar. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Terkait penerangan jalan umum, Werton mengamanahkan kepada Kepala Bidang PJU Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kukuk, agar dalam dua minggu ke depan dapat memperbaiki dua titik lampu jalan di kawasan tersebut yang sempat mati.
