TAK Ada Demokrat Kepri ke Sumut, Gelar Konsolidasi di Batam 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, diikuti oleh sejumlah kader partai dari seluruh Indonesia.

Namun, sejumlah pimpinan Demokrat Kepri yang dihubungi Tribun Batam menyebutkan bahwa tidak ada pengurus yang ke Sumatera Utara mengikuti KLB.

Sekertaris DPD Demokrat Kepri Husnizar Hood menegaskan bahwa tidak ada pengurus inti Partai Demokrat di Provinsi Kepri yang berangkat ke Sumut.

"Saya pastikan tidak ada yang hadir. Jika ada yang ketahuan berangkat, sanksi pemecatan dari partai atau legislatif, jika itu anggota dewan," tegasnya, Jumat (5/3/2020).

Demokrat Kepri, kata Husnizar, tetap di belakang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menilai KLB tersebut tidak jelas itu.

Seluruh pengurus DPD dan DPC se-Kepri, kata Husniar, akan menggelar Rapat Konsolidasi dan Koordinasi, Saqbtu (6/3) hari ini.

“Besok (hari ini -red) kita rapat konsolidasi di Batam,” katanya.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Batam, Hotman Hutapea juga menegaskan tidak ada pengurus partai dari Kepri yang berangkat ke Sumut untuk mengikuti KLB tersebut.

"Setahu saya kalau pengurus tidak ada yang hadir karena kami saling koordinasi," ungkap Hotman kepada Tribun.

Namun, Hotman sendiri tidak mengetahui kemungkinan adanya kader yang bukan pengurus atau pengurus yang sudah tidak aktif atau kader berstatus anggota yang hadir dalam KLB tersebut.

Menurutnya, bisa jadi ada anggota bermodalkan kartua tanda anggota (KTA) partai berangkat ke Medan karena mengurus KTA partai sangat gampang.

"Buat KTA Partai Demokrat gampang, bisa secara online. Siapa saja bisa bikin," kata Hotman.

Meskipun demikian, Hotman menegaskan, DPC Partai Demokrat sudah menerbitkan surat pernyataan tidak membuat surat kuasa apapun bagi pengurus untuk mengikuti KLB. Jadi, jika tiba-tiba ada kader yang muncul di KLB tersebut, berarti melanggar dan akan ada sanlksinya.

Ketika ditanya, apakah kader itu akan dipecat, Hotman mengatakan bahwa kewenangan itu ada pada DPP.

Baca juga: Sempat Terpisah dengan Keluarga, Ini Rahasia Kasatpol PP Batam Salim Sembuh dari Covid-19

"Masalah pemecatan, prosesnya di DPP. Kita hanya melaporkan dan merekom4endasikan saja ke DPP dengan bukti. Bisa saja dipecat. Senior DPP saja dipecat apalagi daerah," tambah Hotman.