Lahan Makam di Batam Menipis, DPRD Minta Pemerintah Siapkan Lahan di Kabil Nongsa

Alokasi lahan untuk pemakaman umum ini, diketahui telah diajukan sejak tahun 1999.

Kemudian sempat diajukan beberapa kali ke Badan Pengusahaan atau BP Batam.

Akan tetapi permintaan warga tersebut masih belum direspon.

Kendala utama yang ditemui selama ini, adalah, karena lokasi lahan tersebut telah ditetapkan sebagai hutan lindung.

Padahal, menurut warga, Pertamina sudah membangun mess dan permukiman di titik lokasi Kampung Panau tersebut sebelum adanya penetapan status hutan lindung.

"Kami mengharapkan pemutihan lahan seluas 25 hektare di kampung kami.

Agar sekitar 15 hektarnya dapat dijadikan lahan TPU," ujar Ketua RW 004, Kelurahan Kabil, Abdullah Ali.

Harapan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Gabungan DPRD Batam terkait permasalahan lahan permukiman dan pemakaman, Jumat (12/3/2021).

Dengan tinggalnya sekitar 200 KK di permukiman tersebut, keberadaan TPU Kabil dinilai sangat penting.

Ini karena lokasi pemakaman terdekat, yakni TPU Nongsa Sambau hampir penuh, bahkan sampai merambah median jalan.

Terkait permohonan ini, Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan (Perkimtan) sudah bergerak cepat dalam mengurus pengadaan lahan pemakaman di Kampung Panau tersebut.

Pihaknya di saat yang sama tengah mengukur titik lokasi di Kabil yang diharapkan menjadi lokasi TPU itu.

"Insya Allah, saat ini kami sudah menerjunkan alat-alat ukur di sekitar lokasi Kabil.

Kami akan mengukur baik dari darat maupun udara," jelas perwakilan Dinas Perkimtan Kota Batam, Syaiban Buchori.

Selain itu, Dinas Perkimtan Batam telah menganggarkan Rp 1,2 miliar untuk mensubsidi biaya pemakaman bagi masyarakat kurang mampu di Kota Batam di 14 titik lokasi.

Rencananya, TPU Kabil juga akan dimasukkan ke dalam anggaran tersebut apabila lokasinya sudah tersedia.(TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google