Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Riau 80,83 Poin Tahun 2024, Peringkat 4 se-Sumatera

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Indeks Demokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menempati urutan ke-4 se-Sumatera, serta urutan ke-13 se-Indonesia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau, Drs.Muhamad Ikhsan, M.Si mengungkap fakta itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam Rangka Memperkokoh Demokrasi Menuju Indonesia Emas 2045. 

Kegiatan ini diselenggarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri di Golden Palace Hotel Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, (25/9//2025).

Angka indeks demokrasi Provinsi Kepri ini menurutnya naik 3,17 poin dibanding tahun 2023. 

"Alhamdulillah Indeks Demokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengalami Peningkatan yang Signifikan yang berada di kategori TINGGI di angka 80,83," ungkapnya dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Selasa (7/10/2025). 

Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan oleh pejabat terkait.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan paparan narasumber oleh Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Maswadi Rauf.

Dilanjutkan dengan Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si; (Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS, Ateng Hartono, SE, M.Si  dan (Perencana Ahli Madya, Bappenas), Maharani, SE, MBA. 

Rapat Koordinasi Nasional ini membahas capaian IDI tahun 2024 yang mengalami meningkat dari 79,51 menjadi 79,81 poin. 

Meskipun meningkat, angka ini masih berada pada kategori sedang dan belum memenuhi target RPJMN 2025–2029 sebesar 81,69–85,23.

Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi praktik demokrasi, baik secara prosedural maupun substansial.

Selain itu, disampaikan pula bahwa lima provinsi dengan capaian IDI tertinggiadalah D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan capaian antar daerah yang dapat dijadikan bahan evaluasi bersama guna mendorong peningkatan kualitas demokrasi di seluruh Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran perwakilan dari Kemenko Polhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri serta Kepala Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia.