Beras Melimpah Surplus Hingga Mei, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR Tak Bisa Tolak Impor Beras, Ada Apa?

Polemik Impor 1 juta ton besar dari Thailand akhirnya terdengar ke Senayan dan wakil rakyat menanyakan hal ini langsung kepada Menteri Pertanian

foto/KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Beras Melimpah Surplus Hingga Mei, Mentan SYL Minta Maaf ke DPR Tak Bisa Tolak Impor Beras, Kenapa? 

TRIBUNBATAM.id - Polemik Impor 1 juta ton besar dari Thailand akhirnya terdengar ke Senayan.

Para wakil rakyat pun menanyakan hal ini langsung kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Informasi soal impor 1 juta ton beras ini jadi dilema di tengah akan panen raya petani dan surplusnya stok beras nasional.

Berdasarkan progonosa Kementan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya sepanjang Maret-April.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton.

Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," jawab Syahrul.

Baca juga: Mentan Minta Maaf Tak Bisa Tolak Impor Beras, Komisi IV DPR: Akhir Bulan MoU dengan Thailand!

Ucapan Kementan ini muncul saat ia bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (18/3/2021).

Saat itu, Syahrul memang didesak untuk menyetujui atau menolak keputusan impor beras tahun ini.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan informasi yang beredar bahwa pemerintah bakal melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk impor beras pekan depan.

Pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre Jatim, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2/2018)
Pekerja mengangkut beras impor dari Thailand di gudang Bulog Divre Jatim, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (26/2/2018) (ANTARA FOTO/Umarul Faruq/ama/18)

"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand," kata Sudin.

Terkait hal tersebut, Syahrul mengatakan dirinya tak tahu-menahu.

Ia juga mengaku dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) mengaku tak bisa melarang soal kebijakan impor beras.

Ia berdalih Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana impor tersebut, karena penugasan impor bukan kepada Kementan.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf karena tak bisa menolak kebijakan impor beras pada tahun 2021.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved